Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyerahkan cinderamata kepada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I KemenPANRB, Noviana Andrina
Banda Aceh — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rerormasi Birokrasi (KemenPANRB) memuji keberhasilan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dalam membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).
Pusat pelayanan publik terintegrasi pertama di Aceh dan keempat di Pulau Sumatera yang terletak di lantai tiga gedung Pasar Aceh Baru itu kini menjelma menjadi rujukan bagi banyak kabupaten/kota di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan langsung Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I KemenPANRB Noviana Andrina saat bertemu Aminullah di pendopo wali kota, Senin (14/9).
Pujian pemerintah pusat atas keberhasilan mantan Dirut Bank Aceh ini cukup berdasar. “Kehadiran MPP ini sangat ditunggu karena memudahkan masyarakat, dan kini MPP Banda Aceh menjadi rujukan untuk wilayah Sumatera,” ungkapnya.
Menurutnya, fokus dan komitmen yang kuat dari seorang kepala daerah begitu menentukan dalam menghadirkan MPP yang nyaman.
“Lokasi MPP di sini juga sangat strategis sehingga mampu menggeliatkan perekonomian kota,” kata Noviana yang akan turut meninjau kesiapan grand opening MPP Banda Aceh oleh MenPANRB dalam waktu dekat.
Namun begitu, katanya lagi, masih ada sejumlah hal yang mesti dibenahi oleh Pemko Banda Aceh. “Salah satunya menata arus lalu lintas ke MPP. Di sana kerap macet akibat parkir yang masih belum teratur. Kemudian kalau bisa, angkutan umum juga tidak masuk ke Jalan Diponegoro.”
Hal lainnya, ia mengusulkan agar Lantai IV (top roof) Pasar Aceh -di atas MPP- diberdayakan sebagai Pusat Jajajan Serba Ada (Pujasera) atau food court.
“Dengan begitu kawasan itu akan semakin ramai. Nanti MPP pun bisa berinovasi untuk membuka layanan pada malam hari misalnya,” kata dia.
Secara khusus, ungkap Noviana, kedatangan dirinya dan rombongan kali ini ke Banda Aceh untuk melakukan penilaian terhadap pelayanan publik.
“Tahun ini kami akan menilai dua dinas, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Disdukcapil. RSUD Meuraxa kita skip karena sedang fokus menangani pandemi Covid-19.”
Tahun lalu, ketiga organisasi perangkat daerah (OPD) Banda Aceh tersebut berhasil mendapatkan nilai A minus dengan total indeks 4,05.
“Angkanya lebih tinggi dari Provinsi Aceh (3,29) dan di atas kabupaten/kota lainnya di Aceh. Tahun ini harapan kami hasilnya bisa lebih baik, minimal tidak turun dari tahun sebelumnya,” jelasnya.
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengatakan dirinya sangat antusias untuk membesarkan MPP Banda Aceh. “Harus lebih baik ke depan demi kemajuan Banda Aceh. Oleh sebab itu, MPP terus kita sempurnakan termasuk penambahan anggaran dari Rp 5 miliar menjadi Rp 10 miliar,” terangnya.
Menurut mantan Dirut Bank Aceh ini, kehadiran MPP di Pasar Aceh telah memberi multiplier effect bagi Banda Aceh. “Bisa kita lihat aktivitas ekonomi di sana semakin menggeliat, walau di tengah pandemi sekalipun.”
Aset Pemko Banda Aceh yang sempat mubazir selama bertahun-tahun itu pun kini menjadi ramai, bahkan sebuah supermarket juga baru dibuka di lantai dua.
“Jadi minimal ada dua imbasnya, yaitu termanfaatkannya aset terbengkalai dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Beberapa pembenahan juga sedang dilakukan Aminullah di kawasan pusat perdagangan Banda Aceh tersebut. “Kita sedang siapkan sistem cashless dengan QRIS berkerja sama dengan Bank Indonesia.”
Kemudian Jalan Diponegoro di depan Pasar Aceh juga akan diberlakukan parkir elektronik agar lebih arus lalu lintas lebih teratur dan lancar. “PKL juga akan kita tertibkan,” sebutnya.
Lanjutnya, masukan soal pembangunan Pujasera di top roof Pasar Aceh juga sangat menarik. “Itu memang sudah kita rencanakan pengembangan lantai empat untuk lokasi food court. Termasuk akan kita bangun jembatan penyebarangan dari Pasar Aceh ke Masjid Raya Baiturrahman untuk mempermudah akses masyarakat ke MPP Banda Aceh,” pungkas Aminullah. (IA)
