Infoaceh.net, JAKARTA — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berkonsultasi dan berkoordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kamis (20/2), terkait nasib tenaga honorer (non ASN) R2/R3 di Aceh yang kini masih banyak tidak lulus atau diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Koordinasi ke Kemenpan RB itu dipimpin Ketua Komisi 1 DPRA, Tgk Muharuddin, didampingi Wakil Ketua Komisi I DPRA Rusyidi Mukhtar (Ceulangiek), Sekretaris Komisi I DPRA Arif Fadillah, dan para anggota komisi yaitu Muhammad Raji Firdana, Iskandar, Dony Arega Rajes dan Taufik.
Tim Komisi I DPRA juga didampingi Kepala BKA Aceh Aceh Abdul Qahar, Kepala BKN Regional XIII Provinsi Aceh Agus Sutiadi, serta perwakilan DPRK se-Aceh dan perwakilan tenaga non ASN di Aceh.
Rombongan diterima Bidang Kedeputian SDM Aparatur, Isti Isrokhimah.
Ketua Komisi I DPRA, Tgk Muharuddin dalam pertemuan itu mengatakan tidak menaruh keberatan atas pengangkatan pegawai paruh waktu dan menjadi PPPK penuh waktu, namun harus tetap memenuhi beberapa syarat.
Hal itu seperti telah melewati masa evaluasi kinerja dan sesuai ketersediaan anggaran yang cukup di Provinsi Aceh atau di daerah masing-masing (kabupaten/kota).
“Kami mohon kepada pihak Menpan RB untuk dipermudah semua proses pengangkatannya, termasuk pengaturan formasi PPPK ke depan,” ungkap Tgk Muharuddin.
Selain itu, politisi Partai Aceh ini juga mempertanyakan kejelasan nasib para tenaga kesehatan (Nakes) seluruh Aceh yang tidak bisa mengikuti tes PPPK hanya karena tidak memiliki surat pengangkatan (SK).
“Ke depan kami berharap ada perlakuan khusus dan hanya cukup melampirkan bukti masa aktif bekerja, mengingat para Nakes tersebut ada yang sudah bekerja sampai 15 – 20 tahun. Kami sangat memahami kesulitan mereka dan akan mencari solusi terbaik agar para nakes dapat diangkat menjadi PPPK,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi I DPRA Rusyidi Mukhtar yang akrab disapa Ceulangiek berharap ke depan pengaturan untuk formasi yang dibutuhkan, jangan dibuka untuk umum.
