Pemerintah Aceh Tegaskan Pemberhentian Sulaimi dari Sekda Aceh Besar Sesuai Aturan

Infoaceh.net, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan bahwa pemberhentian Drs Sulaimi MSi dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Dr Ir Zulkifli MSi pada Jum’at (21/2/2024).

Kasus Hilangnya Kayu Bongkaran RSUD Sabang Makin Gelap, Publik Tunggu Penjelasan Direktur

Penegasan itu menanggapi keberatan yang diajukan terhadap Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG 821.22/66/2024 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar periode 2022-2024.

Tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis dan ditandatangani pada 17 Februari 2025, ditujukan kepada Kantor Hukum ERA LAW Firm selaku kuasa hukum Sulaimi.

Dalam surat resmi bernomor 100.3/1891 yang merespons keberatan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG 821.22/66/2024 terkait pemberhentian Sekda Aceh Besar periode 2022-2024, Zulkifli menjelaskan, pemberhentian Sulaimi dari jabatan Sekda Aceh Besar didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar.

Pedagang Keluhkan Debu Pembongkaran Eks Gedung Pasar Aceh, Pemko Lakukan Penyiraman

Disebutkan bahwa Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto sebelumnya telah mengajukan usulan pemberhentian Sulaimi berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Usulan tersebut kemudian mendapatkan rekomendasi dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Surat Nomor B-4505-/JP.0001.01/11/2023 tertanggal 29 November 2023.

Selain itu, persetujuan juga telah diberikan oleh Menteri Dalam Negeri RI melalui Surat Nomor 100.2.2.6/45/80/SJ pada 20 September 2024, serta mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor 21970/R-AK.02.02.SD/K/2024 tanggal 15 November 2024.

Kabar Duka, Wakil Kepala BPKS T. Hendra Budiansyah Meninggal Dunia

“Usulan pemberhentian tersebut telah memperoleh rekomendasi dari Ketua KASN melalui Surat Nomor B-4505-/JP.0001.01/11/2023 tanggal 29 November 2023 serta persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.2.6/4580/SJ tanggal 20 September 2024.

Selain itu, keputusan tersebut juga mengacu pada Pertimbangan Teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang tertuang dalam Surat Nomor 21970/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 15 November 2024,” terangnya.