Aceh

Bahas Mutasi ASN, Bupati Aceh Jaya Temui Dirjen Kemendagri

Jakarta, Infoaceh.net – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengambil langkah proaktif dalam penataan sumber daya manusia aparatur. Bupati Aceh Jaya, Safwandi bersama Wakil Bupati Muslem D melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri, Senin (7/7/2025), untuk membahas pengisian jabatan kosong serta pergeseran dan mutasi ASN di lingkungan pemerintahannya.

Pertemuan berlangsung di ruang Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Jakarta, dan disambut langsung oleh Dirjen Adwil, Dr Safrizal ZA. Turut hadir, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Juanda.

ADVERTISMENT
Pelantikan Panglima Kodam Iskandar Muda

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Safwandi menyampaikan sejumlah rencana strategis dalam penataan birokrasi, termasuk pengisian jabatan yang kosong dan rotasi pejabat sesuai kebutuhan organisasi.

Baca Juga:  Setelah Dicopot, Mualem Kembali Tunjuk T. Aznal Zahri sebagai Kadis Pertanahan Aceh

Ia menekankan komitmen Pemkab Aceh Jaya dalam menjalankan proses kepegawaian yang taat aturan dan berlandaskan prinsip meritokrasi.

“Langkah-langkah ini kami ambil sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja aparatur. Kami ingin semuanya berjalan sesuai regulasi dan mendapatkan arahan dari pusat,” ujar Bupati Safwandi.

Dirjen Adwil Kemendagri, Dr Safrizal ZA menyambut baik upaya yang dilakukan oleh jajaran Pemkab Aceh Jaya. Menurutnya, koordinasi yang baik antara pusat dan daerah merupakan kunci dalam memastikan kebijakan kepegawaian berjalan selaras dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Baca Juga:  Mualem Keluarkan 10 Instruksi Darurat Antisipasi Dampak Kabut Asap 

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini. Pemerintah daerah harus aktif berkomunikasi agar setiap kebijakan berjalan dalam koridor hukum yang tepat,” ujarnya.

Audiensi ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah, serta memperkuat tata kelola yang bersih dan akuntabel, khususnya dalam urusan administrasi kewilayahan dan kepegawaian.

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Artikel Terkait