Politik

Paripurna HUT ke-821 Banda Aceh Sarat Budaya, dari Serune Kale hingga Balutan Pakaian Adat

Banda Aceh, Infoaceh.net — Kota Banda Aceh genap berusia 821 tahun pada Rabu, 22 April 2026. Peringatan hari jadi Kota Banda Aceh yang telah melampaui delapan abad ini dilaksanakan dengan penuh sukacita dan sarat nilai-nilai budaya indatu.

Dalam peringatan tersebut, seluruh pejabat daerah, unsur Forkopimda serta para Anggota DPRK Banda Aceh mengenakan pakaian adat Aceh saat menghadiri rapat paripurna istimewa HUT ke-821 Kota Banda Aceh, Rabu (22/4/2026) di gedung DPRK setempat.

ADVERTISMENT
Pelantikan Panglima Kodam Iskandar Muda

Dalam balutan baju laka, baju kebesaran linto baro, kupiah meukeutop, serta pernak-pernik sunting bak permaisuri, para pejabat dan anggota DPRK tampil menawan dan penuh wibawa.

Mereka hadir menyambung harapan sebagai penerus pembangunan Kota Banda Aceh.

Kota para raja ini telah melewati berbagai pergolakan zaman dan kini terus tumbuh sebagai kota yang bermartabat.

Pagi tadi, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal, Wakil Wali Kota, Afdhal Khalilullah Mukhlis, Sekda Banda Aceh, Jalaluddin, beserta para kepala SKPK dan jajarannya berjalan kaki dalam konvoi dari Balai Kota menuju Gedung DPRK Banda Aceh.

Perjalanan tersebut diiringi tiupan serune kale dan tabuhan rapai yang penuh irama, dengan pakaian adat Aceh yang identik dengan warna hitam, merah dan kuning.

Baca Juga:  Awali HUT ke-62, Golkar Aceh Ziarah ke Makam Pahlawan

Setibanya di Gedung DPRK Banda Aceh, rombongan Pemerintah Kota Banda Aceh disambut pimpinan DPRK, yakni Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, serta dua Wakil Ketua, Daniel Abdul Wahab dan Musriadi Aswad.

Kedatangan wali kota dan rombongan disambut hangat, sebelum mereka menuju ruang sidang paripurna untuk menggelar peringatan milad Kota Banda Aceh.

Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah.

Seluruh anggota dewan serta unsur Forkopimda yang hadir mengenakan baju laka, kupiah meukeutop, serta peci hitam.

Sidang diawali lantunan ayat suci Al-Qur’an yang dibacakan Ustaz Takdir Feriza, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Aceh dengan penuh semangat dan sukacita.

Sidang paripurna berlangsung penuh nilai adat dan budaya Aceh.

Acara kemudian ditutup jamuan makan bersama untuk seluruh undangan yang hadir, termasuk Forkopimda.

Mereka dijamu dengan hidangan khas seperti kuah belanggong, ayam masak Aceh, ayam tangkap, hingga boh itek asin yang menjadi santapan para tamu.

Dalam pidatonya saat memimpin sidang, Irwansyah menyampaikan, momentum ini tidak terpisahkan dari kegemilangan Kesultanan Aceh Darussalam.

Ia menegaskan peringatan ini bukan sekadar mengenang masa lalu, melainkan meneguhkan kesadaran bahwa kejayaan sejarah merupakan cermin sekaligus pijakan.

Baca Juga:  Di Balik Kinerja DPRK Sabang, Sekretariat Hadir sebagai Penggerak Pelayanan dan Administrasi Legislatif

Dari sana, masyarakat memikul tanggung jawab untuk menjadi bagian dari sejarah masa depan dengan mengisi, membangun, dan mengelola kota berlandaskan visi, integritas, dan komitmen berkelanjutan.

Ia juga menekankan, usia 821 tahun bukan sekadar hitungan waktu, melainkan jejak ketangguhan, keimanan dan peradaban yang tidak pernah padam.

“Dari pelabuhan samudra yang menghubungkan tiga benua hingga bangkit dari reruntuhan bencana, Banda Aceh terus menegaskan jati dirinya sebagai kota yang bertumpu pada daya tahan dan martabat. Sejarah ini bukan hanya untuk dikenang, tetapi merupakan mandat yang menuntut tanggung jawab,” ujar Irwansyah.

Sementara Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal menyampaikan peringatan milad ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan setiap langkah yang diambil harus memberikan dampak nyata.

Pemerintah kota juga berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui operasi pasar dan pengendalian harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, kepedulian sosial terus diperkuat, bukan sekadar sebagai program, tetapi sebagai bentuk kehadiran pemerintah agar tidak ada warga yang tertinggal.

Layanan kesehatan dan pendidikan pun terus didekatkan agar hak dasar masyarakat dapat diakses dengan lebih mudah dan merata.

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Artikel Terkait