Sabang, Infoaceh.net – Aroma busuk dugaan kebocoran retribusi di kawasan wisata Iboih/Teupin Layeu Kecamatan Sukamakmue menyeruak ke permukaan.
Satu per satu fakta perlahan terbuka, setelah mantan Pj Keuchik Iboih, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, Ibrahim Abdul Wahab SSTP akhirnya buka suara terkait pola pengelolaan retribusi yang selama ini menjadi sorotan publik.
Saat dikonfirmasi pada Ahad, 3 Mei 2026, Ibrahim Abdul Wahab atau yang akrab disapa Baim, mengungkapkan dirinya menjabat sebagai Pj Keuchik Iboih sejak akhir 2024 hingga awal 2026.
Dalam keterangannya, Baim secara tegas menyebut bahwa pengelolaan retribusi di kawasan wisata Iboih/Teupin Layeu sepenuhnya berada di tangan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Gampong Iboih.
“Pokdarwis selaku pengelola di lapangan, tanyakan langsung ke mereka,” tegas Baim.
Ia menjelaskan, selama dirinya menjabat, Pemerintah Gampong Iboih hanya bertugas membeli tiket retribusi ke Dinas Pariwisata.
Jumlah tiket yang dibeli pun, kata dia, sepenuhnya berdasarkan permintaan dari Pokdarwis.
“Sistemnya kami beli sama dinas, pokdarwis beli sama gampong. Kami ambil ke dinas sesuai kebutuhan yang diminta pokdarwis,” ujarnya.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya sistem pengelolaan yang longgar dan rawan permainan.
Sebab, menurut pengakuan Baim, indikasi kebocoran sebenarnya sudah mulai tercium sejak lama.
Ia mengaku sempat mempertanyakan kondisi janggal ketika dalam rentang dua hingga tiga bulan tidak ada penambahan permintaan blok tiket retribusi dari pihak pengelola, padahal aktivitas wisata di Iboih tetap ramai dipadati pengunjung.
“Sudah sekian bulan kenapa tidak ada penambahan blok. Itu pernah terjadi. Pernah dievaluasi bahkan pernah diganti,” ungkapnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal keras bahwa dugaan kebocoran bukan sekadar isu liar, melainkan persoalan yang sebelumnya sudah pernah terdeteksi di internal pengelolaan.
Ironisnya, praktik mencurigakan tersebut kini kembali mencuat setelah Tim Pansus II DPRK Sabang menemukan indikasi kejanggalan di lapangan.
Namun saat ditanya terkait temuan tersebut, Baim kembali menegaskan bahwa pihak yang paling mengetahui pola pengutipan di lapangan adalah Pokdarwis.
“Saya tidak mungkin mengawasi setiap hari. Yang kutip itu Pokdarwis, pengelolaan di mereka,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, media belum berhasil memperoleh nomor kontak pihak Pokdarwis Gampong Iboih untuk melakukan konfirmasi.
Namun demikian, ruang klarifikasi tetap terbuka.
Sebelumnya, Ketua Tim Pansus II DPRK Sabang, Darmawan, secara terbuka mengakui adanya kejanggalan serius dalam angka pendapatan sektor wisata tersebut.
Data tahun 2025 menunjukkan retribusi dari kawasan wisata Iboih/Teupin Layeu hanya menyumbang sekitar Rp26,1 juta.
Angka itu justru lebih rendah dibandingkan Benteng Anoi Itam yang mencapai Rp36,3 juta.
Fakta tersebut memantik kecurigaan publik. Sebab secara nyata, arus wisatawan di Iboih/Teupin Layeu diketahui jauh lebih padat, bahkan disebut mencapai tiga hingga lima kali lipat dibandingkan kawasan Benteng Anoi Itam.
Keanehan itu semakin sulit diterima akal sehat karena tarif retribusi di Iboih/Teupin Layeu juga lebih tinggi, yakni Rp5 ribu per orang. Sementara Benteng Anoi Itam hanya Rp3 ribu per orang.
Secara logika sederhana saja, kawasan wisata paling ramai seharusnya menjadi penyumbang PAD terbesar. Namun fakta yang muncul justru sebaliknya.
Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk turun tangan membongkar dugaan kebocoran ini hingga ke akar-akarnya.
Sebab jika praktik semacam ini terus dibiarkan tanpa audit menyeluruh dan penindakan tegas, maka yang dirampok bukan hanya potensi Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga hak masyarakat Sabang atas pengelolaan wisata yang bersih dan transparan.
