Sabang, Infoaceh.net – Sikap tertutup Keuchik Gampong Iboih, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Bukhari Ismail, justru semakin memperkuat dugaan adanya kebocoran retribusi di kawasan wisata Teupin Layeu, Iboih.
Bukannya memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik, Bukhari malah menuding wartawan bertindak layaknya aparat penegak hukum saat dikonfirmasi terkait dugaan losisnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata tersebut.
Padahal, pertanyaan yang diajukan wartawan tergolong normatif dan berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Mulai dari bagaimana rendahnya pendapatan retribusi bisa terjadi, sejauh mana pengawasan pihak gampong sebagai pengelola, siapa saja yang bertugas melakukan pengawasan, hingga langkah konkret mencegah dugaan kebocoran PAD di kawasan wisata andalan Sabang itu.
Namun alih-alih menjawab secara terbuka, Keuchik Iboih justru memperlihatkan sikap defensif.
“Ini udah macam polisi, ini pertanyaannya polisi,” jawab Bukhari Ismail melalui pesan WhatsApp saat dikonfirmasi wartawan, Ahad (3/5/2026).
Tak berhenti di situ, Bukhari bahkan menilai pertanyaan tersebut terlalu dalam untuk dijawab, meskipun sejak awal wartawan telah memperkenalkan identitas dan tujuan konfirmasi secara jelas.
“Maaf ini pertanyaannya terlalu dalam, saya aja belum kenal bapak,” tulisnya lagi.
Sikap tertutup tersebut dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Sebagai aparatur pemerintah yang mengelola sektor strategis pendapatan daerah, Keuchik semestinya memberikan penjelasan terbuka, bukan justru menghindar dan membangun kesan anti kritik.
Respons yang cenderung mengelak itu kini memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Publik menilai, ketertutupan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa sebagian retribusi wisata diduga bocor dan tidak sepenuhnya masuk ke kas PAD Kota Sabang.
Apalagi, dugaan kebocoran itu bukan muncul tanpa dasar. Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) II DPRK Sabang menemukan langsung indikasi praktik-praktik mencurigakan saat melakukan inspeksi ke Pos Retribusi kawasan wisata Iboih/Teupin Layeu.
Ketua Tim Pansus II DPRK Sabang, Darmawan, bahkan secara terbuka mengakui adanya kejanggalan dalam angka pendapatan sektor wisata tersebut.
Ia menilai capaian PAD dari kawasan wisata paling ramai di Sabang itu sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan tingginya jumlah kunjungan wisatawan setiap tahun.
Data tahun 2025 menunjukkan, retribusi dari kawasan wisata Iboih/Teupin Layeu hanya menyumbang sekitar Rp26.100.000. Angka itu justru lebih rendah dibandingkan Benteng Anoi Itam yang mencapai Rp36.300.000.
Fakta tersebut memantik tanda tanya besar. Sebab secara nyata, mobilitas wisatawan di Iboih/Teupin Layeu diketahui jauh lebih padat, bahkan disebut mencapai tiga hingga lima kali lipat dibandingkan Anoi Itam.
Keanehan semakin sulit diterima akal sehat karena tarif retribusi di Iboih/Teupin Layeu juga lebih tinggi, yakni Rp5.000 per orang. Sementara Benteng Anoi Itam hanya Rp3.000 per orang. Seharusnya menghasilkan PAD jauh lebih tinggi. Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya kebocoran sistematis dalam pengelolaan retribusi wisata di kawasan Teupin Layeu, Iboih.
Kini publik menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk turun tangan. Sebab bila dugaan kebocoran PAD ini terus dibiarkan tanpa audit dan penindakan serius, maka yang dirugikan bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat Sabang secara keseluruhan.
