Sabang, Infoaceh.net — Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata Teupin Layeu, Iboih, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, kian memanas.
Sorotan yang sebelumnya mengarah ke pengelola kini mulai bergeser ke petugas lapangan.
Pengawas pengelolaan retribusi kawasan wisata Iboih/Teupin Layeu, yakni Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tarmizi secara tegas membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai pihak yang mengelola sekaligus melakukan pungutan retribusi di lokasi tersebut.
Ia bahkan menduga kebocoran justru terjadi di tingkat petugas pengutip tiket masuk.
“Bisa jadi kebocoran itu dari petugas yang mengutip tiket di pintu masuk Teupin Layeu,” ujar Tarmizi melalui pesan WhatsApp, Ahad (3/5/2026).
Tarmizi juga membantah pernyataan mantan Pj Keuchik Iboih, Ibrahim Abdul Wahab SSTP, yang sebelumnya menyebut Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pengelola penuh retribusi di kawasan wisata tersebut.
“Saya tidak mengelola dan tidak melakukan pungutan tiket. Saya hanya pengawas dari gampong. Selain itu, ada juga pengawas dari Dinas Pariwisata Kota Sabang,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui memiliki tanggung jawab dalam pengawasan operasional petugas parkir dan penjaga lapangan di kawasan wisata tersebut.
Sementara Ketua Tim Pansus II DPRK Sabang, Darmawan, sebelumnya mengungkap adanya kejanggalan serius dalam data pendapatan sektor wisata.
Berdasarkan data tahun 2025, retribusi dari kawasan wisata Iboih/Teupin Layeu hanya tercatat sekitar Rp26,1 juta.
Angka ini justru lebih rendah dibandingkan kawasan Benteng Anoi Itam yang mencapai Rp36,3 juta.
Kondisi ini memicu tanda tanya besar di tengah publik. Pasalnya, jumlah kunjungan wisatawan ke Iboih/Teupin Layeu diketahui jauh lebih tinggi, bahkan disebut mencapai tiga hingga lima kali lipat dibandingkan Benteng Anoi Itam.
Kejanggalan semakin mencolok karena tarif retribusi di Iboih/Teupin Layeu juga lebih tinggi, yakni Rp5.000 per orang, sementara Benteng Anoi Itam hanya Rp3.000 per orang.
Secara logika, kawasan dengan kunjungan lebih tinggi dan tarif lebih mahal semestinya menjadi penyumbang PAD terbesar. Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya.
Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan kebocoran ini secara menyeluruh. Audit transparan dan penindakan dinilai penting agar pengelolaan sektor wisata di Sabang benar-benar bersih dan akuntabel.
