Banda Aceh, Infoaceh.net – Program pembangunan rumah Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Aceh memasuki tahap percepatan.
Dari total 108 titik lokasi yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 71 lokasi kini telah dinyatakan siap untuk dibangun.
Kepala Pos Komando (Posko) Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan kesiapan tersebut mencerminkan progres signifikan dalam upaya pemulihan pascabencana, khususnya dalam penyediaan hunian layak bagi warga terdampak.
“Dari 108 titik lokasi yang diusulkan, sebanyak 71 lokasi sudah berstatus siap bangun. Ini berarti sekitar 65 persen lokasi telah memenuhi syarat kesiapan lahan untuk masuk tahap konstruksi,” ujar Safrizal, dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).
Secara keseluruhan, pembangunan Huntap yang direncanakan mencakup 17.541 unit rumah bagi kepala keluarga terdampak, dengan kebutuhan lahan mencapai 491,06 hektare.
Lahan tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari aset pemerintah daerah, tanah milik masyarakat, hingga kawasan Hak Guna Usaha (HGU).
Beberapa daerah tercatat telah menuntaskan seluruh kesiapan lahannya, seperti Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tengah.
Ketiga wilayah tersebut kini siap memasuki tahap pembangunan fisik secara menyeluruh.
Sementara itu, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah lokasi siap bangun terbanyak, yakni 37 titik. Kabupaten ini juga mencatat jumlah penerima manfaat terbesar dengan 9.965 kepala keluarga yang akan mendapatkan Huntap.
Meski progres cukup menggembirakan, Safrizal mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan.
Sebanyak 34 lokasi saat ini berstatus “kuning” karena masih dalam proses negosiasi atau pengukuran lahan, sementara 3 lokasi lainnya berstatus “merah” akibat persoalan yang belum terselesaikan.
Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian kendala tersebut, terutama di Kabupaten Gayo Lues dan Kota Subulussalam yang masih memiliki sejumlah lokasi belum siap.
“Kami minta pemerintah daerah segera menuntaskan proses negosiasi lahan agar pembangunan tidak tertunda. Percepatan ini sangat penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Safrizal juga mengungkapkan kendala utama di Gayo Lues adalah belum tersedianya anggaran untuk pembebasan lahan milik masyarakat.
Selain itu, tiga titik lahan bermasalah di Aceh Tamiang juga menjadi perhatian agar tidak menghambat proses pembangunan dan penyaluran bantuan.
Menurutnya, percepatan pembangunan Huntap bukan hanya soal mengejar target fisik, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak segera memiliki tempat tinggal yang aman, layak, dan berkelanjutan.
“Persoalan lahan tidak boleh menjadi penghambat pemenuhan hak masyarakat. Ini harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.
Di sisi lain, Posko PRR Aceh masih menunggu usulan pembangunan dari Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Barat.
Sementara Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Singkil dilaporkan tidak mengusulkan pembangunan Huntap komunal.
