Bireuen, Infoaceh.net — Pemerintah Kabupaten Bireuen membantah keras tudingan yang menyebut Bupati Bireuen H. Mukhlis mengabaikan korban bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Melalui juru bicaranya, Muhajir Juli, Pemkab Bireuen menegaskan bahwa seluruh upaya penanganan dan pemulihan terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Isu yang menyebut Bupati tidak peduli itu tidak berdasar. Itu hanya opini tanpa data dan fakta,” tegas Muhajir dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Bupati Mukhlis, seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) bergerak aktif sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap transisi pemulihan.
Muhajir juga menekankan bahwa koordinasi lintas sektor berjalan terbuka. Masyarakat dan aparatur desa dapat langsung berkomunikasi dengan instansi terkait seperti BPBD, Dinas Sosial, hingga dinas teknis lainnya.
Bahkan, aktivitas di kantor BPBD disebut terus berlangsung setiap hari, termasuk untuk pendataan korban dan kebutuhan bantuan.
Saat ini, Pemkab Bireuen juga tengah merampungkan proses verifikasi tahap II korban bencana hidrometeorologi, di bawah pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menanggapi tudingan bahwa Bupati Mukhlis tidak komunikatif, Muhajir justru menyebut sebaliknya. Karena Bupati Mukhlis termasuk kepala daerah yang mudah diakses.
“Pendopo Bupati terbuka hingga larut malam. Banyak masyarakat datang langsung, dan Bupati juga dikenal responsif, termasuk mengangkat telepon dari nomor yang belum dikenal,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera, termasuk Bireuen, mengacu pada rencana induk nasional yang akan berjalan selama tiga tahun, 2026 hingga 2028.
Seluruh bantuan kepada korban akan disalurkan bertahap sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Meski mengakui masih ada kekurangan di lapangan, Pemkab Bireuen menyatakan komitmen untuk terus melakukan perbaikan demi pelayanan maksimal kepada masyarakat terdampak.
