Banda Aceh, Infoaceh.net – Di tengah memanasnya polemik penolakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang memicu demonstrasi di Banda Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memilih tetap berada di Jakarta untuk melakukan lobi anggaran kepada pemerintah pusat.
Pada Kamis (14/5/2026), Mualem melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI, Robert Leonard Marbun, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas permintaan penambahan anggaran untuk Aceh.
Langkah Mualem itu menjadi sorotan publik karena dilakukan di saat tekanan publik di Aceh ke gubernur sedang meningkat akibat kontroversi Pergub JKA yang dinilai membatasi akses layanan kesehatan gratis masyarakat berdasarkan desil.
Di tengah aksi demonstrasi dan tuntutan pencabutan aturan tersebut, absennya Mualem di Aceh turut menjadi bahan perbincangan publik.
Meski demikian, Pemerintah Aceh menegaskan keberadaan Mualem di Jakarta bukan tanpa alasan. Pemerintah mengklaim Mualem tengah membuka berbagai jalur strategis demi kebutuhan rakyat Aceh.
“Kita berusaha maksimal untuk rakyat Aceh,” kata Mualem melalui keterangan yang disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.
Menurut Mualem, Kementerian Keuangan memberikan sinyal positif terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan Pemerintah Aceh.
“Kementerian Keuangan berjanji mengakomodir permintaan kita, semoga sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Mualem.
Namun demikian, Pemerintah Aceh belum membuka secara rinci berapa nilai tambahan anggaran yang diminta, maupun sektor prioritas yang akan dibiayai jika permintaan itu dikabulkan pemerintah pusat.
“Untuk berapa jumlah nilainya, nantilah kalau sudah keluar angkanya baru kita sampaikan kepada rakyat Aceh,” lanjutnya.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi usulan anggaran. Sejumlah kalangan menilai masyarakat berhak mengetahui kebutuhan riil yang sedang diperjuangkan pemerintah daerah, terlebih Aceh selama ini termasuk provinsi yang memperoleh dana transfer cukup besar dari pusat, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Di sisi lain, kritik juga diarahkan pada efektivitas pengelolaan anggaran yang telah dimiliki Aceh selama ini. Sejumlah program strategis dinilai belum berjalan maksimal, sementara berbagai persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, akses kesehatan, dan pembangunan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Mualem tetap mengikuti seluruh dinamika yang terjadi di Aceh, termasuk polemik yang berkembang terkait JKA.
“Saat ini, beliau berusaha keras untuk memperbaiki kondisi Aceh. Beliau sangat ingin kondisi Aceh menjadi baik-baik saja, bahkan lebih dari itu. Beliau berusaha keras untuk Aceh,” kata Nurlis.
Dalam pertemuan di Kementerian Keuangan tersebut, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi. Sementara pihak Kementerian Keuangan dihadiri Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Subandono, Direktur Dana Desa, Otonomi Khusus, Insentif dan Keistimewaan Jaka Sucipta, serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Wiwin Istianti.
Nurlis mengklaim Mualem telah berada di Jakarta selama sepekan terakhir untuk membuka peluang dan akses dukungan bagi Aceh, baik di bidang investasi, pengembangan usaha, maupun komunikasi lintas kementerian.
“Baik itu untuk membuka peluang usaha maupun membuka pintu kementerian untuk kepentingan Aceh, untuk berbagai hal. Beliau bekerja keras untuk Aceh,” ujarnya.
Namun di tengah narasi “kerja keras” tersebut, publik Aceh tampaknya menunggu lebih dari sekadar pernyataan. Masyarakat kini menanti jawaban konkret: apakah lawatan panjang Mualem di Jakarta akan menghasilkan terobosan nyata bagi Aceh, atau justru memunculkan kesan bahwa pemerintah daerah sedang menjaga jarak dari polemik besar yang terjadi di kampung sendiri.
Sebab, di tengah gejolak JKA yang belum mereda, rakyat tidak hanya membutuhkan penjelasan—tetapi juga kehadiran pemimpin di tengah mereka.
