Banda Aceh, Infoaceh.net — Setelah ditangkap serta dijadikan tersangka Kepala dan 2 Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), maka semakin besar dugaan ataupun indikasi keterlibatan banyak pihak, elemen, lebaga, badan, institusi serta partai politik, terutama Partai Politik Nasional (Parnas) yang menjadikan progam Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai salah satu program unggulan untuk sebagai replika atau menggantikan bansos (Bantuan Sosial).
Hal ini sebagai bentuk “money politics” gaya baru atau pengganti Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Sosial untuk keluarga miskin.
Dilaksanakan secara insidentil pada saat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029, sekali membagi-bagi uang dan sembilan bahan pokok (sembako), ataupun bentuk “pork barrel politics” dengan tujuan masyarakat miskin dan rentan serta tidak mampu secara ekonomi.
Pengamat ekonomi dan akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) Dr Taufik A Rahim, Rabu (10/6/2026) mengatakan, meskipun nomenklatur program ini tujuannya adalah, untuk meningkatkan akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial serta memutus rantai kemiskinan antar generasi, hanya saja popular untuk program pencitraan politik dari para penguasa politik di negara ini.
Selanjutnya ini dikembangkan dalam bentuk program strategis nasional pada saat ini yaitu, MBG yang memiliki Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menutup tahun 2025 dengan langkah besar.
Dari awalnya hanya 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kini tumbuh menjadi 19.188 SPPG yang hadir di berbagai daerah di Indonesia, pada 38 Provinsi dengan perincian per April 2026, terdapat lebih dari 26.000 hingga 27.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun dan beroperasi di seluruh Indonesia untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.
Jumlah yang terbangun, tercatat sebanyak 26.111 unit SPPG telah beroperasi per 24 April 2026, sementara laporan lain menyebutkan angka diatas 27.000 unit pada bulan yang sama.
Sementara itu, Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), per 15 April 2026, sebanyak 13.576 SPPG telah mengantongi sertifikat SLHS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
Hal yang prinsipil, program MBG ini sangat politis dengan target menjadi salah satu alat kampanye politik Partai Politik Nasional untuk memenangkan Pemilu Presiden dan jumlah kursi partai di lembaga legislatif pada Pemilu 2029 yang akan datang.
Hal ini dimanfaatkan oleh 13 Partai Politik Nasional, yang merupakan temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) per Desember 2025.
Demikian juga terindikasi korupsi yang melibatkan 26 tokoh besar, juga terindikasi Para Ketua Partai Politik, bahkan Ketua Partai Politik Nasional di Aceh yang semakin santer tersebar di ruang publik, ini perlu ditindaklanjuti secara hukum.
Karena Aceh juga menjamur sebagai tempat korupsi yang paling empuk tanpa tersentuh hukum atau tidak ada law enforcement sama sekali.
Demikian pula, hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rp 71 triliun 2025, naik Rp 171 triliun tahun 2026.
Anggaran MBG pada APBN 2026 dari Rp335 triliun menjadi lahan empuk para pengejar rente atau tata kelola belanja negara melalui Badan Gizi Nasional (BGN), dana yangberasal dair Kementrian Pendidikan Rp 223 triliun.
Dari pagu tersebut, sebanyak 93% disalurkan langsung untuk bantuan program MBG. Rincian selanjutnya, indikasi korupsi dan manfaat bergeser proyek MBG yaitu untuk Sepatu Rp15.347 miliar, Semir dan Sikat Rp 158 miliar, Kaos kaki Rp 6,94 miliar, Handuk Rp 377 miliar, laptop Rp 132,9 miliar, Tablet Rp 508,5 miliar, Pakaian Dinas Rp 384,12 miliar, EO Rp 132,9 miliar dan Motor Rp 1,2 triliun.
Banyak hal lagi, sementara per piring hidangan MBG Rp 15.000, ternyata di sekolah beredar antara Rp 8.000-Rp 10000, sehingga ini merupakan realita yang berlaku terindikasi korupsi dari penyediaan bahan makanannya.
Maka, jika jumlah siswa seluruh Indonesia 53 juta dikali Rp 15.000/porsi, sama dengan Rp 795 milar, selanjutnya jika belajar siswa setahun 190 hari, yaitu 795 miliar dikali 190 hari, sama dengan Rp 151 triliun lebih.
Makanya total anggaran MBG 2026 Rp 335 triliun, selisih sisa Rp 180 triliun ini yang dimanfaatkan untuk belanja di luar kepentingan untuk memberi makan siswa, ini yang digeser untuk membeli motor, sepatu dan lain sebagainya yang bukan tujuan utama dari MBG seluruh siswa di Indonesia.
Selanjutnya secara nasional berhubungan dengan perpolitikan serta kekuasaan politik secara nasional, melibatkan partai politik nasional (Parnas) di Aceh dimanfaatkan oleh agen, broker serta pencari rente ataupun mafia MBG di Aceh yang terindikasi didominasi oleh partai politik dan atau Ketua Partai Politik Nasional di Aceh.
Jumlah data operasional di Aceh, terdapat 1.440 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Aceh.
Jumlah ini menempatkan Aceh ke dalam sepuluh besar provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak di Indonesia.
“Dengan demikian, agar penegakan hukum juga diberlakukan terhadap indikasi korupsi di Aceh tanpa pandang bulu atau tebang pilih, apalagi tujuannnya adalah praktik penyimpangan politik untuk memanfaatkan MBG ysng berasal uang dan dananya dari rakyat, jika dijadikan sebagai salah satu alat memenangkan Pemilu 2029 yang akan datang,” pungkasnya
