BANDA ACEH, Infoaceh.net – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat pengembangan lapangan gas raksasa South Andaman secara lebih komprehensif.
Menurut TTI, perdebatan mengenai pembangunan fasilitas pengolahan gas di lepas pantai (offshore) atau di darat (onshore) merupakan hal yang wajar dalam ruang publik, namun jangan sampai mengaburkan tujuan utama, yakni memastikan kekayaan sumber daya alam Aceh benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan Aceh memiliki pengalaman panjang sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi melalui keberadaan Arun LNG.
Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa besarnya potensi sumber daya alam tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan apabila tidak diikuti kebijakan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi daerah.
“Pertanyaan yang paling penting bukan hanya di mana gas itu diproses, tetapi apakah proyek South Andaman mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat Aceh, melibatkan perusahaan lokal, menumbuhkan industri turunan, serta meningkatkan perekonomian daerah secara berkelanjutan,” kata Nasruddin, Sabtu (18/7).
Menurut TTI, keberhasilan proyek South Andaman semestinya tidak hanya diukur dari besarnya produksi gas atau nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar tinggal dan berputar di Aceh.
Karena itu, pemerintah bersama SKK Migas dan operator proyek perlu menyusun strategi yang memastikan proyek tersebut menghasilkan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
Salah satunya melalui kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal, pelaku usaha Aceh, serta pengembangan industri berbasis gas.
TTI mengidentifikasi sejumlah aspek yang perlu dipastikan sejak tahap awal pengembangan proyek.
Di antaranya komitmen penggunaan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi, keterlibatan badan usaha jasa konstruksi serta penyedia barang dan jasa asal Aceh dalam rantai pasok proyek, pengembangan industri hilir berbasis gas, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perguruan tinggi dan lembaga pelatihan, hingga kepastian bahwa sebagian pasokan gas dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan industri di Aceh.
Selain aspek ekonomi, TTI juga menyoroti pentingnya penerapan tata kelola yang transparan dalam seluruh tahapan proyek, termasuk proses pengadaan barang dan jasa.
Mengingat nilai investasi South Andaman yang sangat besar, seluruh proses harus berlangsung secara terbuka, kompetitif, dan akuntabel agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
“South Andaman merupakan peluang besar bagi Aceh. Karena itu, energi kita sebaiknya diarahkan untuk mengawal agar proyek ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya menjadi proyek besar yang manfaatnya lebih banyak dinikmati pihak di luar Aceh,” tegas Nasruddin.
TTI berharap pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, SKK Migas, operator proyek, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat bersinergi mengawal pengembangan South Andaman agar menjadi momentum kebangkitan ekonomi Aceh.
Menurut TTI, apabila dikelola dengan tata kelola yang baik, proyek strategis tersebut tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi motor lahirnya industri baru, meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja, serta terwujudnya pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
