BANDA ACEH, Infoaceh.net – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah di Aceh dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah agar lebih transparan dalam mengelola anggaran, khususnya belanja hibah dan bantuan keuangan.
Melalui Surat Nomor B/4270/KSP.00/70-72/07/2026 tertanggal 13 Juli 2026, KPK meminta gubernur, bupati, dan wali kota di Aceh menyampaikan berbagai data terkait pengelolaan hibah dan bantuan keuangan daerah. Permintaan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai surat tersebut menunjukkan bahwa KPK mulai mendalami tata kelola belanja hibah dan bantuan keuangan yang selama ini dikenal sebagai salah satu sektor dengan risiko penyimpangan cukup tinggi.
“Seluruh pemerintah daerah di Aceh harus merespons permintaan KPK secara terbuka, lengkap, dan tepat waktu. Ini bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata Nasruddin, Sabtu (18/7).
Menurutnya, belanja hibah dan bantuan keuangan harus didukung dengan perencanaan yang jelas, dasar hukum yang kuat, mekanisme penyaluran yang transparan, serta pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia menegaskan, data yang diminta KPK harus disampaikan secara apa adanya dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan ada data yang ditutup-tutupi. Semua informasi mengenai hibah dan bantuan keuangan harus disampaikan sesuai kondisi sebenarnya karena itu menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.
TTI juga mendorong seluruh pemerintah daerah tidak berhenti pada penyampaian data kepada KPK, tetapi turut membuka informasi tersebut kepada masyarakat melalui situs resmi masing-masing pemerintah daerah.
Menurut Nasruddin, keterbukaan informasi publik akan memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Transparansi adalah langkah awal pencegahan korupsi. Ketika data dibuka kepada publik, masyarakat dapat ikut mengawasi sehingga potensi penyimpangan bisa ditekan sejak dini,” katanya.
TTI berharap langkah KPK ini menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah di Aceh untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan hibah dan bantuan keuangan yang selama ini kerap menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Selain itu, TTI menyatakan akan terus memantau tindak lanjut atas permintaan data tersebut. Organisasi itu berharap proses koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK mampu memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah daerah serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di seluruh Aceh.
Dengan adanya pendalaman data oleh KPK, pemerintah daerah diharapkan semakin berhati-hati dalam mengalokasikan maupun menyalurkan belanja hibah dan bantuan keuangan agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
