BANDA ACEH, Infoaceh.net – Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Aceh, mulai dari isu penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, hingga upaya mempercepat pembangunan daerah, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan melakukan silaturahmi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (28/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Ketua DPRA tersebut menjadi sinyal penguatan komunikasi antara dua institusi strategis yang memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas daerah. Di satu sisi, Polda Aceh bertanggung jawab menjaga keamanan dan menegakkan hukum, sementara DPRA memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Kapolda Aceh hadir didampingi Irwasda Polda Aceh, Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam), Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum), serta Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus).
Rombongan diterima langsung Ketua DPRA Zulfadhli bersama Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III DPRA. Pertemuan itu juga dihadiri Sekretaris DPRA, Sekretaris Komisi IV DPRA, serta para ketua fraksi dari Partai NasDem, Golkar, PKB, Demokrat, Gerindra-PKS, dan PPP-PAS Aceh.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Aceh dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Silaturahmi ini menjadi wadah mempererat hubungan kelembagaan, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat kolaborasi antara Polda Aceh dan DPRA dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif,” kata Irjen Ruddi Setiawan.
Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi kelancaran pembangunan, masuknya investasi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, sinergi antara kepolisian dan lembaga legislatif sangat dibutuhkan agar berbagai agenda pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan keamanan maupun konflik sosial.
“Dengan komunikasi yang semakin baik, diharapkan Polda Aceh dan DPRA dapat terus bersinergi menghadapi berbagai tantangan, menjaga stabilitas Kamtibmas, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan demi Aceh yang aman, damai, dan sejahtera,” ujarnya.
Meski dibalut suasana silaturahmi, publik tentu berharap pertemuan tersebut menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar agenda seremonial.
Harapan masyarakat terhadap Polda Aceh dan DPRA saat ini cukup besar. Berbagai persoalan seperti dugaan penyimpangan proyek pemerintah, praktik korupsi, tambang ilegal, mafia distribusi BBM, hingga sengketa aset daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut kolaborasi lintas lembaga.
DPRA sebagai lembaga pengawas pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan setiap anggaran daerah digunakan secara transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sementara Polda Aceh dituntut menghadirkan penegakan hukum yang profesional, objektif, dan bebas dari intervensi.
Sinergi kedua institusi akan memperoleh legitimasi publik apabila diwujudkan melalui pengawasan yang lebih kuat terhadap penggunaan APBA, percepatan penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat, serta penguatan iklim investasi yang tetap mengedepankan kepastian hukum.
Pengamat menilai stabilitas keamanan memang menjadi fondasi pembangunan. Namun stabilitas tidak boleh dimaknai sekadar situasi yang tenang, melainkan juga terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kepercayaan masyarakat akan tumbuh ketika keamanan berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi, pengawasan anggaran yang efektif, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Karena itu, pertemuan Kapolda Aceh dengan pimpinan DPRA diharapkan menjadi awal dari penguatan kerja sama yang menghasilkan kebijakan konkret bagi masyarakat, bukan sekadar mempererat hubungan antar-lembaga.
Di tengah besarnya harapan publik terhadap reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di Aceh, sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga legislatif akan terus menjadi sorotan.
Masyarakat menunggu pembuktian bahwa kolaborasi tersebut benar-benar diarahkan untuk menjaga keamanan sekaligus memastikan pembangunan berlangsung secara bersih, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
