BANDA ACEH, Infoaceh.net — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh mempercepat penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor.
Arahan tersebut disampaikan Mualem kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanbun Aceh, Dr Azanuddin Kurnia, agar seluruh sumber daya dikerahkan dan kolaborasi lintas sektor diperkuat dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian Aceh.
“Kerahkan semua sumber daya yang ada, bangun kolaborasi dengan para pihak, terutama kepada dinas kabupaten/kota, TNI, dan kelompok tani,” kata Mualem di Banda Aceh, Kamis (3/9/2026).
Mualem juga meminta Distanbun Aceh memperkuat komunikasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan), terutama dalam mengawal berbagai program dan bantuan pertanian yang difasilitasi pemerintah pusat untuk Aceh.
Arahan tersebut sebelumnya telah disampaikan langsung Mualem kepada Azanuddin di ruang kerja Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (2/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Azanuddin memaparkan perkembangan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh pascabencana, termasuk kondisi lahan sawah yang mengalami kerusakan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah sekitar 16.276 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat dan hingga kini belum seluruhnya mendapatkan penanganan.
Mualem meminta seluruh program yang telah direncanakan Distanbun Aceh terus dilanjutkan. Pemerintah Aceh juga diarahkan segera menyurati Menteri Pertanian serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat proses penanganan.
“Gubernur mengarahkan Plt Kadistanbun agar Pemerintah Aceh mengirim surat kepada Mentan dan Menteri ATR/BPN untuk proses percepatan,” ujar Azanuddin Kurnia.
Kepada Kementan, Mualem meminta dilakukan kajian cepat mengenai kebutuhan biaya penanganan per hektare. Kajian tersebut dinilai penting untuk mempermudah pelaksanaan survei investigasi desain sebelum pekerjaan fisik dilakukan.
Sementara kepada Kementerian ATR/BPN, Mualem meminta dukungan dalam melakukan identifikasi dan pemetaan batas lahan.
Hal tersebut dinilai penting karena sebagian batas lahan persawahan yang rusak berat sudah tidak terlihat akibat terdampak material bencana. “Batas lahan sawah rusak berat umumnya sudah tidak kelihatan lagi,” katanya.
Plt Kepala Distanbun Aceh Azanuddin Kurnia melaporkan bahwa hingga 1 September 2026, realisasi atau serapan anggaran sektor pertanian dan perkebunan telah mencapai sekitar 53 persen.
Azanuddin optimistis penanganan sekitar 40.852 hektare sawah rusak ringan dan sedang dapat diselesaikan hingga akhir tahun, termasuk berbagai kegiatan pendukungnya.
“Kami meminta kawan-kawan dinas kabupaten/kota terus mengawal dan mengawasi pekerjaan di lapangan,” ujar Azanuddin.
Untuk pekerjaan yang ditangani langsung oleh Kementan, ia meminta dinas pertanian kabupaten/kota yang belum menyelesaikan proses CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) agar segera mempercepat proses tersebut.
Namun, percepatan tetap harus dilakukan dengan memenuhi seluruh kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Alat Mesin Pertanian Jangan Jadi Pajangan
Selain pemulihan lahan, Mualem juga menyoroti bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementan yang disalurkan kepada kabupaten/kota di Aceh.
Ia meminta bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan produktivitas petani dan mendukung ketahanan serta swasembada pangan.
“Jangan hanya dijadikan pajangan, tapi manfaatkan untuk mendukung semua pekerjaan para petani. Kelola dengan baik,” tegas Mualem.
Mualem juga meminta seluruh bantuan benih dan bibit yang sedang diproses, mulai dari padi, jagung, kopi, kakao, kelapa hingga karet, dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat setelah bencana.
“Manfaatkan sebaik mungkin agar kita bisa kembali seperti sediakala, bahkan kalau bisa lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Empat Strategi Pulihkan Sawah Rusak Berat
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Azanuddin juga telah menyampaikan sejumlah alternatif penanganan terhadap sawah yang mengalami kerusakan berat akibat material bencana.
Menurutnya, terdapat empat strategi yang dapat dipertimbangkan.
Pertama, material lumpur dan endapan yang berada di areal persawahan dapat dimanfaatkan sebagai bahan galian C untuk kebutuhan berbagai proyek pemerintah maupun kegiatan lainnya, tentunya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Kedua, lahan yang kondisinya memungkinkan dapat ditanami tanaman muda yang sesuai dengan karakteristik lahan pascabencana.
Ketiga, material yang ada dapat diolah menjadi bahan baku pembuatan bata ringan atau bata merah.
Keempat, dilakukan rehabilitasi lahan secara menyeluruh untuk mengembalikan fungsi sawah seperti kondisi sebelum bencana.
Pemulihan sektor pertanian tersebut dinilai menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat Aceh yang terdampak bencana, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.
