Gubernur Mualem dan Seribuan Warga Gelar Kenduri Syukuran Kembalinya Empat Pulau ke Aceh
Aceh Singkil, Infoaceh.net — Seribuan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil memadati Pulau Panjang yang berbatasan dengan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sabtu (28/6/2025), dalam sebuah kenduri dan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas kembalinya empat pulau ke wilayah administratif Aceh.
Empat pulau tersebut—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar (Gadang), dan Pulau Mangkir Kecil (Ketek)—resmi dinyatakan kembali menjadi bagian dari Aceh setelah melalui proses panjang dan penuh perjuangan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, hadir langsung memimpin acara syukuran yang berlangsung meriah sekaligus khidmat. Didampingi istrinya Salmawati dan Bupati Aceh Singkil Safriadi, Gubernur mengajak masyarakat meneriakkan yel-yel penuh semangat yang menggema di seluruh pulau.
“Ini pulau kita!” seru Mualem sambil mengepalkan tangan, disambut gemuruh suara massa yang hadir.
Kenduri syukuran tersebut diisi dengan zikir, doa bersama, santunan kepada anak yatim, dan makan bersama yang menjadi simbol kebersamaan dan kekuatan rakyat Aceh. Untuk keperluan kenduri, panitia menyembelih beberapa ekor sapi, sementara warga datang secara bergelombang ke pulau menggunakan perahu dan boat nelayan.
Sebagian bahkan menginap di lokasi demi mengikuti acara sakral tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, atas keputusan dan ketegasannya yang penuh bijaksana dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah ini.
“Keputusan ini bukan sekadar soal administratif, tetapi tentang penghormatan terhadap hak, sejarah, dan aspirasi rakyat Aceh yang selama ini tidak pernah goyah,” ujar Mualem.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Forbes DPR/DPD RI Asal Aceh, seluruh elemen masyarakat atas dukungan konkret terhadap perjuangan Aceh.
Mualem menyatakan bahwa keempat pulau tersebut tidak boleh dibiarkan kosong. Pemerintah Aceh, katanya, akan membangun fasilitas yang memadai agar pulau-pulau ini bisa dihuni dan dimanfaatkan secara optimal, termasuk menjadikannya sebagai destinasi wisata bahari unggulan.
