Banda Aceh, Infoaceh.net – Pemerintah Aceh menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 senilai Rp12 triliun, Selasa (24/2/2026), di P2K Kantor Gubernur Aceh.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun dan dihadiri seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Agenda utama rapat tersebut adalah mendorong percepatan realisasi program prioritas serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar pelaksanaan anggaran berjalan efektif sejak awal tahun.
Dalam arahannya, Sekda Aceh menekankan pentingnya disiplin dalam perencanaan dan eksekusi anggaran.
Ia mengingatkan bahwa setiap program yang telah dirancang harus segera ditindaklanjuti sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai tepat waktu.
“Sinkronisasi program dengan kebutuhan riil masyarakat harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai ada kegiatan yang tidak berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Selain percepatan realisasi fisik dan keuangan, Sekda juga meminta seluruh SKPA memperkuat monitoring dan evaluasi berkala.
Menurutnya, pengawasan internal yang ketat menjadi kunci untuk memastikan tidak terjadi keterlambatan maupun kendala administratif yang berlarut-larut.
Usai Rapim, Sekda Aceh didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Syakir serta sejumlah kepala SKPA melanjutkan agenda dengan menyambut kedatangan Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, beserta rombongan di Ruang VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Selasa (24/2/2026).
Penyambutan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Aceh melalui Sekda menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat kinerja pembangunan sekaligus membuka ruang kolaborasi strategis dengan kementerian dan lembaga terkait, guna mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh yang berkelanjutan dan inklusif.
