Sabang, Infoaceh.net – Aktivitas belanja barang dan jasa Pemerintah Kota Sabang tahun anggaran 2026 mulai menarik perhatian publik setelah data pengadaan dalam sistem E-Katalog memperlihatkan adanya konsentrasi nilai kontrak pada sejumlah penyedia tertentu.
Penelusuran terhadap data pengadaan terbuka menunjukkan ratusan paket belanja pemerintah tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari sektor kesehatan, kelautan dan perikanan, hingga dinas teknis lainnya. Sebagian besar transaksi dilakukan melalui metode E-Purchasing berbasis E-Katalog 6.0 dengan sumber pendanaan APBK Kota Sabang.
Dari data yang dihimpun, terdapat sedikitnya 215 paket pengadaan yang tercatat hingga pertengahan tahun anggaran 2026. Beberapa perusahaan tercatat memperoleh akumulasi nilai kontrak cukup besar dalam waktu relatif berdekatan.
Penyedia dengan nilai transaksi tertinggi tercatat diraih ATAKANA BERSAUDARA CHEMICAL dengan nilai kontrak mencapai lebih dari Rp3,2 miliar. Sementara TUAH ANEUK AGAM tercatat memperoleh lebih dari 14 paket pekerjaan dengan total nilai sekitar Rp2,2 miliar.
Selain itu, INDOSTAR ACEH GLOBAL juga tercatat mengantongi kontrak bernilai lebih dari Rp1,8 miliar dari sejumlah paket berbeda. Adapun PT Global Sembilan Karya memperoleh kontrak dengan total nilai di atas Rp1 miliar.
Distribusi paket tersebut tersebar di lebih dari 20 satuan kerja pemerintah daerah. RSUD Sabang menjadi salah satu OPD dengan jumlah paket cukup dominan, disusul dinas kelautan dan beberapa instansi teknis lainnya.
Data pengadaan ini kemudian memunculkan perhatian publik terkait pola penyedia berulang dalam sejumlah paket dengan jenis kegiatan yang serupa. Meski demikian, seluruh transaksi tercatat berlangsung melalui sistem pengadaan resmi pemerintah yang dapat diakses secara terbuka oleh publik.
Pengamat tata kelola anggaran daerah Lukmanul Hakim menilai keterbukaan data pengadaan merupakan langkah penting dalam mendorong pengawasan publik terhadap penggunaan APBK Kota Sabang.
Menurutnya, pola dominasi penyedia dalam pengadaan pemerintah belum tentu bermasalah secara hukum, namun tetap perlu dievaluasi dari aspek efisiensi, pemerataan usaha, dan prinsip persaingan sehat.
“Data terbuka membuat masyarakat lebih mudah memantau arah distribusi belanja daerah. Transparansi menjadi instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran,” ujarnya.
Selain belanja barang umum, sejumlah paket bernilai besar juga muncul pada sektor alat kesehatan, pelayanan operasional kantor, hingga pengadaan sarana pendukung nelayan.
Fenomena konsentrasi paket pengadaan pada kelompok penyedia tertentu sendiri mulai menjadi perhatian di sejumlah daerah di Aceh seiring meningkatnya keterbukaan sistem E-Katalog dan SiRUP nasional.
Publik berharap pemerintah daerah terus memperkuat transparansi pengadaan dan membuka akses informasi realisasi belanja secara berkala agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
