Anggaran pendidikan Aceh setiap tahun mencapai triliunan rupiah. Namun fakta menunjukkan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menghasilkan kualitas pendidikan yang baik.
Oleh: Prof Dr Teuku Muhammad Jamil MSi*
Pendidikan seharusnya menjadi jalan utama sebuah daerah keluar dari kemiskinan, ketertinggalan, dan ketergantungan.
Pendidikan pula yang menentukan apakah suatu bangsa mampu bersaing atau hanya menjadi penonton di tengah perubahan dunia yang begitu cepat.
Karena itu, ketika berbicara tentang pendidikan Aceh, kita tidak sedang membahas sekadar urusan sekolah, nilai rapor, atau kelulusan siswa. Kita sedang membicarakan masa depan daerah ini.
Sayangnya, masa depan itu hari ini sedang menghadapi ancaman serius.
Aceh sedang berada dalam situasi yang layak disebut sebagai darurat pendidikan. Istilah ini mungkin terdengar keras, tetapi fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa kondisi pendidikan Aceh memang tidak sedang baik-baik saja.
Selama bertahun-tahun publik disuguhi berbagai klaim keberhasilan pendidikan. Angka kelulusan tinggi. Ribuan siswa diterima di perguruan tinggi negeri.
Gedung sekolah baru terus dibangun. Berbagai seminar, pelatihan dan program pendidikan digelar hampir tanpa henti.
Namun di balik semua itu, muncul pertanyaan yang sangat mendasar: apakah mutu pendidikan Aceh benar-benar meningkat?
Jika jawabannya ya, mengapa berbagai indikator nasional justru menunjukkan sebaliknya?
Data capaian akademik nasional menunjukkan Aceh masih tertinggal dibandingkan banyak provinsi lain.
Pada jenjang SMA, posisi Aceh berada pada kisaran peringkat 26 hingga 31 dari 38 provinsi di Indonesia.
Untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Aceh berada di peringkat 34 nasional. Matematika berada di posisi 32. Bahasa Indonesia berada di posisi 31 nasional.
Angka-angka tersebut bukan opini. Angka itu adalah cermin yang memperlihatkan kualitas hasil pendidikan yang sesungguhnya.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2026 menunjukkan bahwa secara nasional kemampuan literasi siswa SD dan SMP hanya berada pada kisaran 60 poin. Sementara numerasi dan matematika berada pada kisaran 40 hingga 43 poin.
Artinya, secara nasional saja kemampuan berpikir logis dan numerasi anak-anak Indonesia masih tergolong rendah.
Pertanyaannya, jika rata-rata nasional masih seperti itu, di mana posisi Aceh yang selama ini masih tertinggal dalam berbagai indikator pendidikan? Jawabannya tentu tidak menggembirakan.
Masalah terbesar pendidikan Aceh bahkan tidak berhenti pada rendahnya peringkat akademik. Persoalan yang lebih serius justru terjadi di lapangan.
Masih ditemukan siswa tingkat SMA yang belum memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung secara memadai. Sebagian mengalami kesulitan memahami bacaan sederhana.
Sebagian lainnya kesulitan menyusun tulisan yang runtut dan logis. Bahkan ada yang belum menguasai operasi hitung dasar dengan baik.
Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Banyak guru, dosen, dan praktisi pendidikan mengetahui kenyataan tersebut.
Lalu muncul pertanyaan yang sangat sederhana. Bagaimana mungkin seorang siswa bisa terus naik kelas dari SD ke SMP, lalu ke SMA, jika kemampuan dasar pendidikannya belum tuntas? Jawabannya sangat menyakitkan.
Karena sistem pendidikan kita lebih sibuk mengejar angka kelulusan daripada memastikan kualitas pembelajaran.
Anak-anak terus dinaikkan kelas demi menjaga citra sekolah. Nilai diperbaiki demi mempercantik laporan. Statistik dipoles agar terlihat berhasil. Semua tampak indah dalam dokumen administrasi, tetapi rapuh dalam kenyataan.
Akibatnya, sekolah perlahan berubah menjadi pabrik produksi ijazah.
Yang dicetak bukan kecerdasan, melainkan dokumen kelulusan.
Yang dikejar bukan kualitas berpikir, melainkan target administratif.
Yang dipentingkan bukan kompetensi, melainkan angka statistik. Inilah tragedi pendidikan yang sesungguhnya.
Lebih ironis lagi, semua itu terjadi di Aceh yang memiliki sumber daya anggaran pendidikan sangat besar.
Sebagai daerah yang memperoleh Dana Otonomi Khusus selama bertahun-tahun, Aceh memiliki kemampuan fiskal yang jauh lebih kuat dibandingkan banyak provinsi lain. Anggaran pendidikan yang dikelola setiap tahun mencapai triliunan rupiah.
Namun fakta menunjukkan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menghasilkan kualitas pendidikan yang baik.
Pertanyaan yang wajib dijawab para pengambil kebijakan adalah: ke mana arah pembangunan pendidikan selama ini?
Mengapa mutu pendidikan masih tertinggal?
Mengapa kemampuan literasi dan numerasi siswa belum menunjukkan lompatan signifikan?
Mengapa masih ditemukan siswa yang belum menguasai kemampuan dasar setelah bertahun-tahun bersekolah?
Jika anggaran terus meningkat tetapi kualitas tidak berubah, maka yang harus dievaluasi bukan hanya programnya, tetapi juga tata kelola dan efektivitas penggunaannya.
Sayangnya, kritik terhadap pendidikan sering kali tidak diterima sebagai bahan evaluasi.
Kita terlalu sering terjebak dalam budaya pencitraan. Ketika data menunjukkan kemunduran, yang dicari adalah alasan pembenaran. Ketika hasil belajar rendah, yang disalahkan adalah siswa.
Ketika mutu pendidikan tertinggal, yang dijadikan kambing hitam adalah guru. Padahal persoalannya jauh lebih besar daripada itu.
Guru dan siswa hanyalah bagian dari sebuah sistem. Jika hasil akhirnya buruk, maka sistem itulah yang harus diperiksa terlebih dahulu.
Dalam pandangan sosiolog pendidikan Pierre Bourdieu, sekolah seharusnya menjadi alat transformasi sosial yang mampu mengangkat kualitas hidup masyarakat.
Namun ketika sekolah gagal membangun kemampuan berpikir dan kompetensi peserta didik, maka pendidikan justru berubah menjadi alat reproduksi ketertinggalan.
Di sinilah Aceh harus berhati-hati. Kita tidak boleh merasa puas hanya karena angka kelulusan tinggi.
Kita tidak boleh bangga hanya karena gedung sekolah bertambah.
Kita tidak boleh terlena hanya karena laporan administrasi terlihat rapi.
Karena pada akhirnya yang menentukan masa depan Aceh bukanlah jumlah bangunan sekolah, melainkan kualitas manusia yang dihasilkan dari sekolah-sekolah tersebut.
Dunia hari ini bergerak sangat cepat. Kecerdasan buatan, digitalisasi, ekonomi kreatif, dan persaingan global menuntut sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis, berinovasi, dan beradaptasi.
Daerah yang gagal membangun kualitas manusianya akan tertinggal.
Daerah yang gagal memperbaiki pendidikan akan kalah dalam persaingan.
Daerah yang gagal menciptakan generasi unggul akan terus bergantung kepada daerah lain.
Karena itu, reformasi pendidikan Aceh tidak boleh berhenti pada pergantian kurikulum, perubahan istilah program, atau seremoni tahunan yang penuh slogan.
Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengakui bahwa ada masalah serius yang harus dibenahi.
Kita membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pembelajaran, kompetensi guru, efektivitas anggaran, sistem pengawasan, hingga budaya birokrasi pendidikan yang selama ini terlalu sibuk mengurus laporan daripada hasil.
Sebab masa depan Aceh tidak ditentukan oleh seberapa banyak pidato optimistis yang disampaikan para pejabat.
Masa depan Aceh ditentukan oleh kemampuan generasi mudanya menghadapi dunia nyata.
Dan jika hari ini masih ada siswa SMA yang belum mampu membaca, menulis, dan berhitung dengan baik, maka yang sesungguhnya sedang diuji bukan kemampuan anak-anak itu.
Yang sedang diuji adalah keberhasilan sistem pendidikan Aceh itu sendiri.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bonus demografi yang selama ini dibanggakan tidak akan menjadi berkah pembangunan. Ia justru berpotensi berubah menjadi beban sosial yang sangat besar.
Karena itu, mengakui bahwa pendidikan Aceh sedang sakit bukanlah bentuk pesimisme. Justru itulah langkah pertama menuju kesembuhan.
Sebab tidak ada perbaikan tanpa kejujuran. Dan tidak ada kemajuan tanpa keberanian mengakui kegagalan.
*Penulis adalah Akademisi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
