ACEH BESAR, Infoaceh.net – Sebanyak 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Besar terpaksa menghentikan operasionalnya.
Penghentian layanan tersebut terjadi akibat belum cairnya anggaran operasional yang bersumber dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.
Kondisi tersebut menyebabkan distribusi makanan bergizi kepada ribuan siswa di sejumlah sekolah ikut terganggu. Selain itu, dampaknya juga dirasakan oleh relawan pelaksana program hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi pemasok bahan baku untuk kebutuhan dapur MBG.
Koordinator Wilayah SPPG Aceh Besar, Feisal Akbar, mengatakan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pihaknya di lapangan, hingga Senin (8/6/2026), terdapat 27 dapur MBG yang tidak dapat beroperasi karena dana operasional belum masuk ke virtual account (VA) masing-masing satuan pelayanan.
“Per hari ini yang tidak operasional karena belum masuk dana virtual account (VA) dari pusat ada 27 SPPG,” kata Feisal Akbar.
Menurutnya, penghentian operasional tersebut bersifat sementara dan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar proses pencairan dana dapat segera diselesaikan.
Feisal berharap dana operasional yang ditunggu-tunggu itu dapat dicairkan dalam waktu dekat sehingga seluruh dapur MBG kembali beroperasi normal.
“Semoga dananya segera cair, perkiraan dalam minggu ini supaya bisa beroperasi normal kembali,” ujarnya.
Di Kabupaten Aceh Besar sendiri saat ini terdapat sekitar 60 SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dari jumlah tersebut, enam dapur lainnya masih dalam tahap penyelesaian administrasi dan belum beroperasi penuh.
Dengan terhentinya hampir separuh jumlah dapur yang telah aktif, layanan penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik di sejumlah sekolah menjadi terganggu.
Program yang selama ini menjadi salah satu andalan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah tersebut untuk sementara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya di wilayah yang terdampak.
Tidak hanya siswa yang merasakan dampaknya, para relawan yang bertugas di dapur MBG juga mengalami penghentian aktivitas kerja sementara.
Kegiatan produksi makanan, distribusi, hingga pelayanan harian kepada sekolah-sekolah penerima manfaat ikut terhenti karena tidak adanya dukungan operasional.
“Dampaknya bukan hanya kepada sekolah atau siswa yang tidak mendapatkan MBG, tetapi juga kepada para relawan karena aktivitas kerja dan pelayanan di lapangan ikut berhenti sementara,” jelas Feisal.
Lebih lanjut, Feisal menegaskan bahwa persoalan tersebut juga memberikan efek berantai terhadap sektor ekonomi lokal.
Selama ini, kebutuhan bahan baku dapur MBG dipasok oleh berbagai pelaku UMKM dan petani lokal yang menyediakan beras, sayuran, telur, ikan, daging, serta berbagai kebutuhan pangan lainnya.
Akibat penghentian operasional dapur, distribusi bahan baku dari para pemasok ikut terhambat.
Sejumlah pesanan yang biasanya disalurkan setiap hari menjadi tertunda sehingga berpotensi mengurangi pendapatan para pelaku usaha yang menggantungkan sebagian aktivitas usahanya pada program MBG.
“Distribusi bahan baku yang seharusnya disalurkan untuk kebutuhan MBG menjadi terhambat dan tertahan. Sehingga mengganggu alur usaha dan pendapatan mereka,” tuturnya.
Ia mengakui bahwa situasi tersebut menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, baik penerima manfaat maupun pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok program tersebut.
Namun demikian, Feisal meminta seluruh pihak untuk tetap bersabar dan tidak khawatir berlebihan karena kendala yang terjadi diyakini hanya bersifat sementara.
“Kami memahami betul situasi ini sangat merugikan bagi pihak-pihak yang terdampak. Namun kami mengimbau semua pihak untuk tetap bersabar dan tenang,” katanya.
Menurut Feisal, koordinasi intensif terus dilakukan dengan pihak terkait agar proses pencairan dana dari pusat dapat segera terealisasi.
Dengan demikian, seluruh dapur MBG yang saat ini berhenti dapat kembali beroperasi dan pelayanan kepada siswa kembali berjalan normal.
“Kami terus berupaya maksimal melakukan koordinasi agar proses pencairan dana segera selesai dan operasional dapat berjalan normal kembali,” pungkasnya.
Terhentinya operasional puluhan dapur MBG di Aceh Besar menambah daftar daerah yang mengalami gangguan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis akibat persoalan pendanaan operasional.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena program tersebut menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi ribuan siswa sekaligus mendukung perputaran ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan.
