● Sawah Terbengkalai, Infrastruktur Rusak, Sungai Belum Ditangani
BANDA ACEH, Infoaceh.net – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem secara terbuka mengungkap masih lambannya proses pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh sudah enam bulan lebih.
Di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Mualem menyoroti berbagai persoalan mendasar yang hingga kini masih dirasakan masyarakat, mulai dari sawah yang belum dapat digarap, jaringan irigasi yang rusak, hingga jembatan dan sungai yang belum tertangani secara maksimal.
Hal tersebut disampaikan Mualem dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan Pemulihan Pascabencana Aceh yang digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Pernyataan Mualem menjadi sorotan karena disampaikan di tengah klaim pemerintah pusat yang menyebut proses pemulihan di sejumlah daerah terdampak telah menunjukkan kemajuan signifikan.
Namun menurut Mualem, realitas di lapangan masih menunjukkan banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar masyarakat benar-benar bisa bangkit dari dampak bencana.
“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” ujar Mualem di hadapan Mendagri dan para bupati/wali kota se-Aceh.
Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak akibat bencana yang terjadi beberapa bulan lalu.
Banyak lahan sawah yang tertimbun material banjir dan longsor sehingga belum dapat kembali digunakan oleh petani. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan penghasilan masyarakat.
Selain itu, kerusakan jaringan irigasi juga membuat sejumlah areal persawahan kesulitan mendapatkan pasokan air. Akibatnya, proses tanam kembali tidak dapat dilakukan secara optimal.
Tidak hanya itu, sejumlah infrastruktur dasar seperti jembatan dan jalan penghubung antarwilayah juga masih membutuhkan penanganan serius.
Kerusakan infrastruktur tersebut menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian dari desa menuju pusat-pusat ekonomi.
Mualem juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sungai di berbagai daerah yang menurutnya belum mendapatkan penanganan menyeluruh.
Pendangkalan sungai dan sedimentasi yang terjadi pascabanjir berpotensi memicu luapan air ketika musim hujan kembali tiba.
“Sungai harus segera dibenahi. Kalau tidak, masyarakat akan terus menghadapi ancaman banjir setiap kali hujan deras turun,” katanya.
Meski demikian, Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh siap bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan seluruh wilayah terdampak.
“Insya Allah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujar Mualem.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyoroti tantangan lain yang sedang dihadapi Aceh, yakni tingginya angka inflasi yang saat ini menempatkan Aceh sebagai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi kedua di Indonesia berdasarkan data pemerintah pusat.
Menurut Fadhlullah, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena dapat memperberat beban masyarakat yang sedang berupaya memulihkan kondisi ekonomi pascabencana.
Ia juga mengungkapkan bahwa realisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh hingga saat ini baru mencapai sekitar 45 persen.
Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta mempercepat penyerapan anggaran agar program-program pemulihan dan pembangunan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” kata Fadhlullah.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa berdasarkan hasil analisis Satgas Nasional, kondisi pemulihan di Aceh menunjukkan perkembangan yang cukup baik.
Dari total 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana, sebanyak 10 daerah disebut telah kembali berfungsi secara normal. Pemerintah pusat juga terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai sektor.
“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” ujar Tito.
Mendagri mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk mendukung rehabilitasi sektor pertanian, termasuk perbaikan sawah, jaringan irigasi, dan lahan yang terdampak bencana.
Selain membahas pemulihan pascabencana, Tito juga menyinggung keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang saat ini tengah diperjuangkan pemerintah daerah bersama berbagai pihak di tingkat nasional.
Menurut Tito, pemerintah pusat memiliki komitmen untuk mendukung keberlanjutan dana otsus, termasuk upaya mengembalikan skema dua persen sebagaimana yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat dan Pemerintah Aceh.
Ia meminta pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan dana transfer yang telah tersedia agar program pemulihan berjalan efektif dan menjadi dasar yang kuat dalam pengajuan dukungan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
“Oleh sebab itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat digunakan segera dan dihabiskan untuk berbagai program pemulihan bencana agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar,” tegas Tito.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri wakil bupati dan wakil wali kota dari 18 daerah terdampak bencana, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Meski berbagai capaian pemulihan telah dilaporkan, pernyataan Mualem menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara laporan administratif dan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Bagi warga terdampak, pemulihan bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan kembalinya sawah yang bisa ditanami, irigasi yang mengalir, jembatan yang dapat dilintasi, dan sungai yang tidak lagi menjadi sumber ancaman banjir setiap musim hujan tiba.
