Banda Aceh, Infoaceh.net – Gelombang bantahan dan klarifikasi dari sejumlah pihak pasca mencuatnya kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai sebagai fenomena yang menarik untuk dicermati.
Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), berbagai pihak yang selama ini disebut memiliki kedekatan dengan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai angkat bicara membela diri.
Pengamat ekonomi dan akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr. Taufik A Rahim menilai penangkapan Ketua dan Wakil Ketua BGN telah membuka ruang bagi publik untuk melihat lebih jauh berbagai praktik yang selama ini diduga berlangsung di balik pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Menurut Taufik, sejak awal pelaksanaan MBG, sejumlah kalangan telah mempertanyakan mekanisme penunjukan pengelola dapur, distribusi kewenangan, hingga pola penguasaan SPPG yang dalam beberapa daerah dinilai cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Ketika kasus hukum mulai menyeret petinggi BGN, tiba-tiba banyak pihak yang merasa perlu memberikan klarifikasi. Ini menunjukkan bahwa kasus tersebut bukan lagi sekadar persoalan individu, melainkan telah menyentuh jaringan kepentingan yang lebih luas,” kata Dr Taufik A Rahim, Jum’at (12/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa dugaan praktik rent seeking atau perburuan rente dalam program MBG muncul ketika akses terhadap pengelolaan SPPG dijadikan komoditas ekonomi dan politik.
Dalam kondisi seperti itu, izin, kuota, hingga pengelolaan dapur dapat berubah menjadi sumber keuntungan bagi kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Menurutnya, berbagai informasi yang berkembang saat ini mengarah pada dugaan bahwa penguasaan SPPG di sejumlah wilayah tidak sepenuhnya didasarkan pada kapasitas dan profesionalisme, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kedekatan politik dan relasi kekuasaan.
“Jika benar pengelolaan program negara dijadikan alat untuk mengumpulkan keuntungan ekonomi dan memperluas pengaruh politik, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program tersebut,” ujarnya.
Taufik menilai kasus yang kini menyeret petinggi BGN berpotensi menjadi pintu masuk untuk mengungkap pola hubungan antara kepentingan politik dan pengelolaan program MBG.
Ia bahkan menduga sebagian pihak telah memanfaatkan program tersebut sebagai instrumen membangun jaringan dukungan politik menjelang agenda politik nasional di masa mendatang.
Dalam perspektif ekonomi politik, praktik tersebut dikenal sebagai pork barrel politics, yakni penggunaan sumber daya negara untuk memperkuat basis dukungan politik melalui distribusi proyek atau program pemerintah kepada kelompok tertentu.
“Kalau hari ini ada yang sibuk membantah, publik tentu berhak bertanya mengapa bantahan itu baru muncul setelah kasus hukum meledak. Sebab selama ini banyak pertanyaan terkait tata kelola program yang tidak pernah dijawab secara terbuka,” katanya.
Ia mengibaratkan berbagai upaya klarifikasi yang dilakukan sejumlah pihak saat ini sebagai usaha membersihkan citra di tengah derasnya sorotan publik.
“Jangan sampai masyarakat menganggap semua bantahan itu hanya bagian dari upaya penyelamatan reputasi. Publik sudah cukup cerdas untuk menilai mana klarifikasi yang berbasis fakta dan mana yang sekadar upaya menjaga jarak dari kasus yang sedang bergulir,” ujarnya.
Karena itu, Taufik meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada aktor-aktor yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurutnya, penyidikan harus diarahkan untuk mengungkap seluruh mata rantai yang diduga terlibat dalam penguasaan dan pemanfaatan program MBG demi kepentingan ekonomi maupun politik.
“Kasus ini harus menjadi momentum untuk membersihkan Program Makan Bergizi Gratis dari praktik rente dan transaksi politik. Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru berubah menjadi ladang keuntungan bagi kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SPPG menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik terhadap program MBG dapat dipulihkan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar bantahan, tetapi fakta, keterbukaan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan program negara,” pungkasnya.
