Banda Aceh – Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh Aminullah Usman mengharapkan agar kepengurusan MES tingkat kabupaten/kota se-Aceh segera terbentuk dalam waktu dekat.
“Hal ini merupakan bentuk komitmen kita semua dalam upaya memasyarakatkan ekonomi syariah di Bumi Serambi Mekkah,” kata Aminullah yang juga Wali Kota Banda Aceh, Jum’at (12/3) di pendopo.
Untuk mewujudkannya cita-cita mulia tersebut, ia mengharapkan peran aktif segenap jajaran MES Aceh dan stakeholder terkait di daerah. “Selain pengurus, tentu kami juga membutuhkan dukungan dara para kepala daerah, pegiat ekonomi syariah, dan stakeholder terkait,” katanya.
Menurutnya, tantangan utama MES ke depan adalah memasyarakatkan ekonomi syariah sebagaimana tuntunan Al-Quran dan Hadist. “Salah satunya lewat Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS),” sebutnya.
Dengan pemberlakuan qanun dimaksud, maka pada akhir 2022 nanti semua lembaga keuangan di Aceh sudah harus berbasis syariah. “Insya Allah praktik riba pun akan lenyap di Aceh, dan MES memiliki tanggung jawab moral terhadap hal itu,” terang Aminullah.
Hingga saat ini, ungkapnya, MES telah hadir di enam kabupaten/kota di Aceh, yakni Kota Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Jaya, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa dan Simeulue.
Dari enam kepengurusan MES tingkat kabupaten/kota itu, tinggal Kabupaten Simeulue yang belum dilantik.
Sementara itu, ada juga kepengurusan MES yang masih dalam proses pendirian.
“Ada enam kepengurusan MES yang tengah dalam proses pendirian di Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Nagan Raya dan Bireuen. Harapan kami, di 11 kabupaten/kota lainnya dapat terealisasi dalam waktu tak terlalu lama lagi,” katanya. (IA)
