BANDA ACEH — Pemeriksaan para pelintas pada Posko Check Point atau Pos Penyekatan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro dilakukan secara humanis.
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH) di-backup TNI/Polri bertindak simpatik, edukatif dan persuasif.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas Covid-19 Aceh Saifullah Abdulgani usai melakukan koordinasi antar-Satgas Covid-19 Aceh, Satgas Covid-19 Banda Aceh dan Satgas Covid-19 Aceh Besar, Selasa (13/7).
“Tidak benar pemeriksaan di Posko Check Point atau Posko Penyekatan PPKM Mikro itu dilakukan begitu rupa hingga ada yang menyamakannya dengan pemeriksaan dalam situasi Aceh masa konflik,” kata pria yang akrab disapa SAG itu, menyanggah pemberitaan beberapa media online, Selasa (13/7).
Diberitakan sebelumnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri RI (Inmendagri) Nomor 17 Tahun 2021 tetang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, PPKM Mikro di Aceh diperpanjang hingga 20 Juli 2021. Khusus Banda Aceh ditetapkan sebagai Wilayah PPKM Mikro Level 4 Covid-19.
Menyahuti Inmendagri tersebut, dibentuk Posko Check Point di lokasi penyekatan dari dan menuju Kota Banda Aceh seperti di Simpang Bundaran Lambaro, Aceh Besar, Ulee Lheu Banda Aceh dan Leupueng, Aceh Besar. Posko Check Point juga diaktifkan kembali di pintu-pintu masuk Aceh di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam.
SAG menjelaskan, pada Posko Check Poin perbatasan Aceh atau Posko Penyekatan dilakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan perjalanan orang dengan melibatkan unsur Pemerintah kabupaten/kota, TNI dan Polri. Petugas memeriksa kenderaan untuk memastikan penumpangnya tidak melebihi 50% dari kapasitas kenderaannya dan semua memakai masker.
Ketentuan check point juga diatur dalam Instruksi Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPK Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Gampong atau Nama Lain untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Aceh.
Perhatian petugas terutama sekali terhadap penumpang atau pelintas dari luar daerah untuk mencegah terbawanya virus corona varian baru ke Aceh, terutama pelintas dari luar daerah yang telah terjadi transmisi virus Corona varian baru Alpha, Beta atau varian Delta.
Terhadap pelintas dari luar daerah Aceh itu, petugas memeriksa suhu tubuhnya, meminta menunjukkan surat keterangan hasil negatif swab PCR/antigen dan memeriksa status vaksinasi Covid-19.
Sementara para pelintas dari dalam daerah Aceh sendiri hanya diperiksa penerapan protokol kesehatan, suhu tubuh dan ditanyakan status vaksinasinya, bagi yang belum melakukan vaksinasi Covid-19 maka petugas menawarkan vaksinasi di posko tersebut, dan memberikan edukasi tentang protokol kesehatan Covid-19. Sedangkan terhadap pelintas yang tidak taat protokol kesehatan maka petugas akan melakukan random swab antigen untuk memastikan pelintas tidak membawa virus Covid19 masuk ke wilayah Banda Aceh.
Vaksinasi hanya diberikan kepada pelintas yang bersedia dan memenuhi syarat sebagai penerima vaksin Sinovac. Sedangkan mereka yang belum bersedia tetap dipersilahkan meneruskan perjalanan, dengan ketentuan menaati protokol kesehatan. Yang tidak memakai masker diwajibkan pakai masker sebelum melewati posko penyekatan itu.
“Pemeriksaan di Posko Check Point atau Posko Penyekatan untuk memutuskan rantai penularan virus Corona guna melindungi seluruh masyarakat Aceh. Tidak benar ada pemeriksaan sertifikat vaksinasi Covid-19 pada masyarakat Aceh seperti pada sweeping KTP Merah-Putih saat konflik dulu,” katanya.
Hadir dalam rapat koordinasi antar-Satgas Penanganan Covid-19 tersebut Kepala Satpol PP dan WH Aceh Jalaluddin, Kepala Badan Kesbangpol Aceh Mahdi Effendi, Kabag Dalops Biro Ops Polda Aceh AKBP Bambang Wijanarko
Pertemuan juga dihadiri Plt Kasatpol PP/WH Banda Aceh Heru Triwijanarko, Plt Kasatpol PP/WH Aceh Besar Bustami, Penyidik Satpol PP dan WH Aceh Marzuki dan Juru Bicara Satgas Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani. (IA)
