Anggota Komisi II DPRA, Sulaiman SE
BANDA ACEH — Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah didesak untuk segera ‘merumahkan’ alias menggantikan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yakni kepala dinas, badan atau kepala biro yang tidak terlibat aktif dalam penanganan pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) di Aceh.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Sulaiman SE menilai, selama ini, hanya beberapa kepala SKPA yang terlihat tak kenal lelah dalam mengurus sejumlah persoalan selama pandemi virus Corona.
“Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Aceh dan RSUDZA cukup luar biasa bekerja keras melayani semua pasien, bahkan merelakan nyawa mereka sendiri, ini patut kita apresiasi kepada mereka serta seluruh pekerja kesehatan yang ada di Aceh,” ujar Sulaiman dalam keterangannya, Sabtu (2/5).
Kemudian menurut Sulaiman, dalam segi penanganan kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Dinas Sosial Aceh sudah bekerja luar biasa dalam mendistribusikan paket sembako kepada warga kurang mampu yang terdampak.
Disamping itu Tim Penggerak PKK tingkat provinsi juga sudah bekerja maksimal mengantarkan paket sembako baik untuk masyarakat terdampak, maupun kepada keluarga para tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan pasien Covid-19.
“Ini lagi-lagi perlu dan patut diapresiasi langkah-langkah kongkrit yang telah ditempuh oleh Dinas Sosial Aceh dan tim penggerak PKK Aceh yang langsung dipimpin oleh istri Plt Gubernur Aceh,” lanjutnya.
Namun, politisi Partai Aceh ini mengaku kecewa melihat sejumlah kepala SKPA lainnya yang hanya duduk diam tidak saling bahu membahu menangani persoalan pandemi Covid-19 di Aceh.
“Padahal, SKPA yang lain bisa berisiatif agar proses penanganan ini tidak terkesan lamban. BPBA sendiri terkesan mati suri, padahal itu elemen pemerintah yang ditunjuk oleh Plt. Gubernur Aceh menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan masa tanggap darurat ini,” sambungnya.
Menurutnya, banyak pekerjaan yang bisa dibantu jika para kepala SKPA yang ada di Aceh punya inisiatif untuk saling membantu masyarakat.
