BANDA ACEH – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh melaksanakan upacara peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Kantor OJK Provinsi Aceh, Rabu pagi (17/8/2022).
Pelaksanaan upacara secara langsung kali ini adalah yang pertama pasca pandemi Covid dengan Inspektur Upacara langsung dilakukan Kepala OJK Aceh Yusri dan turut dihadiri eksekutif Industri Jasa Keuangan (IJK) yang beroperasi di Aceh, antara lain Direktur Utama Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman dan Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah Amal Hasan, CEO Bank Syariah Indonesia Regional I Aceh Wisnu Sunandar, Kepala BEI Aceh Thasrif Murhadi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BPJS Kesehatan, Ketua Perbarindo Aceh, serta Pimpinan perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, pegadaian, hingga LKMS yang beroperasional di Aceh.
Pidato Ketua Dewan Komisioner OJK yang mengusung tema pemerintah, “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” dibacakan Kepala OJK Aceh Yusri, mengajak semua tidak cepat berpuas diri dan lengah, meskipun Indonesia menjadi Ketua G-20 (kelompok 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia) serta menjadi negara dengan jumlah pemilih terbesar pada Pilpres dibandingkan dengan negara lain di dunia.
Terlebih, di tengah perang di Ukraina, pertikaian geopolitik yang panjang, inflasi tinggi di negara-negara Barat serta ekonomi global yang diprakirakan menuju stagflasi, perekonomian Indonesia tumbuh di atas 5 persen pada semester pertama tahun 2022 disertai dengan stabilitas yang relatif terjaga baik.
Menegaskan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 16 Agustus 2022, Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Untuk itu, OJK senantiasa mengoptimalkan perkembangan IJK yang dinamis, untuk memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada, dan mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
OJK senantiasa mengimplementasikan perilaku proaktif, kontributif, dan bertanggung jawab sebagai perilaku kunci untuk bersinergi menunju pengawasan, pengaturan, perlindungan dan pelayanan yang terintegrasi untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan dan masyarakat.
