JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengatakan untuk pengendalian inflasi di Aceh akan dilakukan beberapa hal, terutama terkait ketahanan pangan.
Di antaranya pemberian subsidi ongkos angkut sebagai dukungan untuk memperlancar distribusi pangan, mengupayakan penanaman cepat dan serentak berbagai komoditi pertanian, dan pelaksanaan operasi pasar.
“Kita juga akan memerintahkan dinas-dinas terkait untuk melaksanakan operasi pasar, guna menstabilisasi harga pangan di Aceh,” ujar Achmad Marzuki usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis, 1 September 2022.
Rakortas yang digelar di Ruang Rapat Loka Kretagama, Gedung Ali Wardhana Lantai III, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat itu, turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Dengan agenda pengendalian inflasi di daerah.
Di sela-sela kegiatan, Pj Gubernur menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo guna berdialog singkat.
“Dalam dialog singkat itu, saya menyampaikan kepada Bu Menteri Keuangan dan Gubenur BI terkait berbagai persoalan di Aceh, dan program-program yang diperlukan dalam percepatan pembangunan Aceh ke depan,” ujar Pj Gubernur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakortas tersebut mengharapkan kepada pimpinan daerah yang inflasinya di atas nasional dengan beberapa rekomendasi yang disampaikan.
“Pertama perluasan kerjasama antar daerah, terutama daerah surplus atau defisit untuk menjaga kesediaan suplai komoditas. Kedua pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dan melibatkan berbagai stakeholder,” kata Airlangga.
Kemudian untuk mempersiapkan belanja tidak terduga dalam APBD pada setiap daerah, agar bisa mengendalikan inflasi sesuai dengan edaran yang telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. (IA)
