BANDA ACEH — Pemerintah Aceh sejak tahun 2014 selalu mendapat kategori provinsi dengan Universal Health Coverage (UHC).
Capaian tersebut diraih Pemerintah Aceh berkat jaminan kesehatan kepada penduduknya melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.
Cakupan kesehatan semesta bukan hanya pencapaian jumlah orang yang dicakup oleh JKN yaitu paling sedikit 95% dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN, namun semua orang akan memiliki akses ke berbagai layanan kesehatan berkualitas, kapan dan dimana mereka membutuhkannya tanpa kesulitan keuangan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh Neni Fajar mengatakan, sampai Februari 2023 jumlah penduduk Aceh telah terdaftar dalam program JKN telah mencapai 98,77% atau sebanyak 5.313.535 jiwa yang terdiri atas berbagai segmen kepesertaan seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai Pemerintah Pusat dan dibiayai Pemerintah Daerah yaitu JKA.
Kemudian peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara dan Swasta, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.
“Seperti diketahui Aceh adalah pelopor pertama Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia yang artinya paling sedikit 95% dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN bahkan sejak tahun 2010 yang saat itu masih dikelola oleh PT. Askes (Persero), jadi bisa dikatakan bahwa cikal bakal program JKN adalah dari Aceh,” ungkap Neni Ahad (12/3/2023).
Neni menambahkan dengan komitmen Pemerintah Aceh ini dan terus mendapatkan predikat UHC, dapat terus meningkatkan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat.
Meningkatnya mutu layanan, menurut Neni pastinya akan berdampak pada meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Nantinya pada Selasa 14 Maret 2023 di Jakarta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh akan mendapatkan UHC Award yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin,” kata Neni.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Aceh dr. Teuku Yusriadi Sp.BA yang biasa disapa Dokter Popon menyambut baik dan rasa syukurnya atas penganugerahan UHC Award yang diterima oleh Pemerintah Aceh.
“Penganugerahan yang didapatkan sebagai apresiasi dan upaya kerja keras pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat melalui Program JKA yang kini telah bertransformasi menjadi Program JKN. Konsep JKA ini lah yang diadopsi oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi d seluruh Indonesia saat ini. Sehingga wajar dan layak penganugerahan ini diterima oleh pemerintah Aceh,” ucap dokter spesialis bedah anak ini.
Dalam meningkatkan mutu layanan, Dokter Popon mengatakan ASKLIN Aceh berharap pemerintah untuk terus berkomitmen memperbaiki layanan kesehatan mulai di tingkat primer (puskesmas dan klinik pratama) sampai dengan layanan lanjutan (klinik utama dan rumah sakit) dengan konsep kendali mutu dan kendali biaya.
“Klinik kesehatan di bawah bendera ASKLIN kini telah bersinergi dengan pemerintah dalam memberi layanan kesehatan pada program JKN. Harapannya perbaikan mutu melalui akreditasi di tahun 2023 untuk semua fasilitas kesehatan akan meningkatkan kualitas dan kepuasaan kepada masyarakat,” harapnya. (IA)
