Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian
Banda Aceh — Pembangunan 12 ruas jalan tembus menghubungkan antar kabupaten yang masuk dalam agenda penganggaran proyek multiyears (tahun jamak) dengan dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam APBA 2020, akan membuka keterisoliran Aceh di pedalaman.
Karenanya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendra Budian mendukung agar proyek pembangunan 12 ruas jalan tetap dikaksanakan.
Menurutnya, daerah-daerah harus saling terkoneksi sehingga kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Tugas pemerintah adalah memastikan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak bagi pengembangan ekonomi di seluruh daerah Aceh.
Inilah tujuan utama pembangunan infrastruktur. Karenanya, DPRA, bertugas mengawal agar pembangunan ini benar-benar tepat dan bermanfaat.
“Sejak 2008 Aceh menerima Dana Otsus, kalau kita mau fair dan bijaksana, apa saja yang sudah dihasilkan sejak 10 tahun ke belakang? Jadi proyek tahun jamak ini merupakan hakikat dana Otsus” terang Hendra Budian, Ahad (19/7).
“Saya ini kan anak kampung yang sejak kecil menjadi saksi ketidakadilan pembangunan, saat ini, atas izin Allah menduduki posisi sebagai pimpinan DPRA, masa saya tidak berbuat apa-apa untuk kemajuan bagi kampung-kampung yang masih tertinggal?
Karenanya, Hendra mendukung langkah pemerintah dalam pembangunan 12 ruas jalan tersebut. Apalagi, pembangunan itu berada di daerah-daerah pertanian dan perkebunan.
“Saya yakin, jika tidak dilakukan sekarang, maka cita-cita membuka akses untuk keterhubungan antar satu daerah di Aceh hanya merupakan mimpi yang tak pernah terwujud. Jadi penuntasan 12 ruas jalan ini merupakan legasi bagi Aceh,” sebut Hendra.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, rencana pembangunan jalan ini tercantum dalam Rencana Pembangunana Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Dana ini dialokasikan untuk mengoptimalkan penggunaan dana otonomi khusus. Pemerintah memproyeksikan pembangunan proyek tahun jamak akan dimulai tahun ini dan berakhir 2022.
Ruas jalan yang bakal dibangun termasuk dalam infrastruktur jalan prioritas. Dimulai sejak pemerintahan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan. Program ini lantas dilanjutkan oleh Gubernur Syamsuddin Mahmud dengan nama jaring laba laba. Di masa Abdullah Puteh menjabat, proyek ini dinamai Ladia Galaska (Lautan Hindia-Gayo-Alas-Selat Malaka).
Sejak Aceh menerima dana otonomi khusus pada 2008, penanganan 11 ruas jalan tersebut juga dilakukan. Namun, anggaran yang dialokasikan masih belum maksimal. Yakni, porsi pembiayaan yang diberikan untuk penanganannya masih sangat minim.
Wakil Ketua DPRA ini menegaskan, sebagai anak kampung yang lahir di daerah pegunungan, yang masih tertinggal karena minimnya infrastruktur, berjanji untuk mewakafkan dirinya demi kemajuan tanah kelahirannya. Menurutnya, ini bukan saja tugas anggota DPRA, tapi lebih dari itu, ini merupakan kewajiban lahiriah dan bathiniah sebagai anak kampung.
“Saya ini kan anak kampung yang sejak kecil menjadi saksi ketidakadilan pembangunan, saat ini, atas izin Allah menduduki posisi sebagai pimpinan DPRA, masa saya tidak berbuat apa-apa untuk kemajuan bagi kampung-kampung yang masih tertinggal? Saya juga punya mimpi kelak kampung saya dan kampung-kampung yang lainnya maju sejajar dengan daerah lainnya,” pungkas Hendra. (IA)
