Perbaiki Pelayanan Publik, Camat se-Aceh Utara Sambangi Ombudsman Aceh
BANDA ACEH — Ada suasana yang berbeda hari ini di Ombudsman RI Perwakilan Aceh, karena seluruh Camat se-Kabupaten Aceh Utara berkunjung ke Ombudsman untuk berkoordinasi terkait upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (24/10/2023).
Sekretaris Daerah Aceh Utara Murtala yang memimpin langsung kedatangan para Camat tersebut ikut didampingi Adamy, Asisten III dan Fuad Cahyadi, Kabag Organisasi.
Rombongan diterima oleh Dian Rubianty, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh beserta jajaran.
Sekda Aceh Utara menyampaikan, kunjungan tersebut untuk menambah wawasan para pejabat, termasuk di dalamnya upaya pemenuhan standar pelayanan publik di lingkungan kecamatan.
“Dalam hal pelayanan publik saat ini sudah sangat modern dan transparan, sehingga kita selaku pemberi layanan harus siap,” ujar Murtala.
Di samping itu, Murtala juga berharap tidak ada masyarakat yang tidak terlayani dalam hal pelayanan.
Pihak Ombudsman Aceh menyambut baik kunjungan tersebut, apalagi bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dian Rubianty, pada paparannya juga menyampaikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu, Dian juga menekankan pentingnya fungsi pelayanan yang diberikan oleh para Camat di tingkat kecamatan kepada masyarakat karena Camat merupakan berpanjangan tangan Bupati dalam berurusan langsung dengan rakyat.
“Ini sangat penting, mengingat Camat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga pelayanannya harus berkualitas dan maksimal,” ujar Dian.
Kemudian pada paparan selanjutnya, Kepala Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ilyas Isti, juga menyampaikan terkait standar pelayanan yang harus dilengkapi pada suatu instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Standar pelayanan yang ditetapkan yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam hal mengakses layanan, selain itu juga mempermudah pemberi layanan itu sendiri,” papar Ilyas Isti.
“Dengan lengkapnya standar pelayanan, maka itu akan menjauhkan apartur dari tindakan maladministrasi,” sambungnya lagi.
