INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional di Provinsi Aceh s/d 31 Agustus 2024 mencatat total pendapatan Rp 4,43 T (63,54%).
Sementara total belanja Rp 33,41 T (66,07%), dari target sebesar Rp 48,59 triliun pada tahun 2024.
Hal itu disampaikan pada pertemuan perwakilan Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh, Rabu (25/9), sebuah kegiatan rutin yang dilakukan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh setiap bulan bersama dengan rekan-rekan Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Satu) Aceh yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Untuk pendapatan tersebut, terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp 3,37 triliun, atau telah terealisasi 54,90% dari target dan penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 201,43 miliar atau telah terealisasi sebesar 106,10% dari target.
Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga berkinerja baik dengan penerimaan sebesar Rp855,26 miliar, atau telah terealisasi 134,20% dari target sebagai akibat meningkatnya Pendapatan BLU di bidang kesehatan dan pendidikan.
PNBP yang dikelola DJKN yaitu Penerimaan dari lelang naik sebesar 12% menjadi Rp 2,37 miliar.
Selanjutnya, Realisasi Pokok Lelang naik sebesar 12% atau menjadi Rp73,60 miliar. Dalam pengelolaan Piutang Negara, Penerimaan Biaya Administrasi Piutang Negara naik sebesar 3% menjadi Rp 29,78 juta, Penurunan Outstanding Piutang Negara turun sebesar 9% tersisa Rp2,55 juta, dan Penurunan Saldo Berkas Kasus Piutang Negara sebanyak 2% atau tersisa 216 berkas.
Untuk realisasi belanja APBD (konsolidasi) s/d 31 Agustus 2024 sebesar Rp 22,61 triliun (55,58%) yang didominasi oleh belanja operasi senilai Rp 16,95 triliun, berkontribusi 74.99% terhadap jumlah belanja daerah.
Realisasi belanja modal masih perlu menjadi perhatian karena baru mencapai Rp 1,16 triliun atau hanya 29,24%.
