Banda Aceh, Infoaceh.net — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyebutkan anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam APBA Tahun Anggaran 2026 mencapai lebih dari Rp1,5 triliun dan sebagian besar diarahkan untuk kegiatan pengadaan barang.
Dugaan tersebut muncul setelah TTI mencermati berbagai paket kegiatan yang telah diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan hingga kini pihaknya masih kesulitan memperoleh data rinci mengenai alokasi Pokir DPRA per daerah pemilihan (dapil) karena belum pernah diumumkan secara terbuka kepada publik.
“Perkiraan kami, nilai Pokir DPRA yang digunakan untuk kegiatan pengadaan barang bisa mencapai lebih dari Rp1,5 triliun. Angka ini dihitung berdasarkan kegiatan yang sudah diumumkan melalui SiRUP. Namun jumlah sebenarnya bisa lebih besar lagi karena masih banyak paket yang belum diumumkan,” kata Nasruddin Bahar, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, indikasi tersebut juga diperkuat oleh informasi dari sejumlah satuan kerja perangkat Aceh yang menyebutkan bahwa banyak kegiatan yang telah masuk dalam daftar usulan Pokir anggota dewan.
Nasruddin menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun TTI, total belanja pengadaan Pemerintah Aceh pada APBA 2026 mencapai Rp5.500.914.474.193 atau sekitar Rp5,5 triliun.
Dari jumlah tersebut, kata dia, porsi terbesar justru terlihat pada pengadaan barang dibandingkan program pembangunan yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kalau dicermati, APBA 2026 belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Yang terlihat justru dominan kegiatan pengadaan barang. Padahal pembangunan fisik di desa-desa perlu diperkuat agar uang beredar di tengah masyarakat dan menciptakan efek berganda terhadap ekonomi lokal,” ujarnya.
Ia menilai apabila anggaran Pokir sebesar Rp1 triliun dialihkan untuk pembangunan fisik yang tersebar di berbagai wilayah Aceh, dampaknya akan jauh lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
TTI juga menyoroti sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang diperkirakan menjadi lokasi penempatan anggaran Pokir dalam jumlah besar.
Di antaranya Dinas Pendidikan Aceh yang diperkirakan menampung Pokir lebih dari Rp200 miliar, Dinas Pendidikan Dayah Aceh sekitar Rp150 miliar, serta sejumlah dinas lain seperti Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh juga menjadi sorotan setelah muncul sekitar 50 paket pengadaan bibit tanaman yang telah diumumkan dalam SiRUP dengan total nilai mencapai sekitar Rp18 miliar.
“Untuk DLHK saja sudah muncul 50 paket pengadaan bibit tanaman kehutanan dengan nilai sekitar Rp18 miliar. Itu baru yang sudah diumumkan, belum termasuk paket-paket lain yang masih belum masuk dalam sistem,” katanya.
Di sisi lain, Nasruddin menilai Pemerintah Aceh dan para wakil rakyat seharusnya memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, salah satunya penyelesaian Jalan Jantho–Lamno yang hingga kini belum berfungsi optimal meskipun telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp100 miliar.
Menurutnya, keberadaan jalan alternatif tersebut sangat penting sebagai jalur penghubung wilayah barat selatan Aceh, terutama apabila sewaktu-waktu ruas nasional di kawasan Geurutee mengalami gangguan atau putus total.
“Kalau suatu saat Jalan Geurutee putus total, wilayah barat selatan Aceh bisa lumpuh. Karena itu Jalan Jantho–Lamno harus menjadi perhatian serius, khususnya bagi anggota DPRA dari daerah pemilihan Barat Selatan Aceh,” tegasnya.
Nasruddin bahkan mengajak Gubernur Aceh, pimpinan DPRA, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh untuk meninjau langsung kondisi jalan tersebut.
“Sekali-kali coba touring melalui jalan tembus Jantho–Lamno. Rasakan sendiri bagaimana kondisi jalannya dan apakah sudah layak dilalui masyarakat umum. Menurut saya, saat ini fokus pembangunan sebaiknya diarahkan pada penyelesaian jalan tersebut daripada berbicara proyek terowongan Geurutee yang membutuhkan anggaran sangat besar,” ujarnya.
Ia memperkirakan penyelesaian ruas Jantho–Lamno membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp50 miliar dan diyakini dapat segera difungsikan apabila mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Menutup keterangannya, Nasruddin menyampaikan kritik terhadap arah pengelolaan anggaran daerah yang dinilainya belum sepenuhnya berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan.
“Aceh memiliki sumber anggaran yang besar, tetapi jika pengelolaannya tidak tepat sasaran maka manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Sangat miris ketika Aceh masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Ini harus menjadi evaluasi bersama agar anggaran benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi rakyat,” pungkasnya.
