Banda Aceh, Infoaceh.net – Alokasi anggaran pengadaan di lingkungan Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian setelah sebagian besar nilai paket yang tercatat dalam sistem pengadaan pemerintah masih berada pada tahap proses.
Berdasarkan hasil analisis data pengadaan per Juni 2026, total nilai paket yang tercatat mencapai Rp14,22 miliar yang tersebar dalam 47 paket kegiatan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp12,53 miliar atau 88,11 persen masih berstatus On Process dalam mekanisme pengadaan berbasis elektronik.
Besarnya nilai anggaran yang belum tuntas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kecepatan pelaksanaan program, terutama karena sebagian paket berkaitan dengan pengadaan perlengkapan ibadah yang ditujukan untuk masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh.
Data menunjukkan mayoritas anggaran berada pada kategori pengadaan barang dengan nilai mencapai Rp13,91 miliar. Sebagian besar paket dilaksanakan melalui metode E-Purchasing atau katalog elektronik pemerintah.
Sementara itu, paket yang telah berstatus selesai tercatat sebanyak 14 paket dengan nilai sekitar Rp535,13 juta. Adapun enam paket lainnya masih berada pada tahap pelaksanaan kontrak dengan nilai mencapai Rp1,15 miliar.
Sejumlah paket bernilai besar yang tercatat masih dalam proses antara lain pengadaan sajadah untuk masjid di wilayah terdampak banjir dan kawasan yang menjadi sasaran bantuan fasilitas ibadah pemerintah daerah. Nilai beberapa paket tersebut mencapai miliaran rupiah per kegiatan.
Kondisi ini membuat realisasi fisik program belum sepenuhnya terlihat di lapangan meskipun anggaran telah masuk dalam perencanaan pengadaan.
Di sisi lain, proses melalui katalog elektronik memang memiliki tahapan administratif yang harus diselesaikan sebelum barang dapat didistribusikan kepada penerima manfaat.
Dari sisi komposisi pengadaan, seluruh paket yang tercatat dalam data tersebut menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan nilai mencapai 100 persen dari total pagu yang direalisasikan ke dalam sistem pengadaan.
Penggunaan produk dalam negeri tersebut menjadi salah satu indikator kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah terkait peningkatan belanja produk lokal. Namun demikian, efektivitas program pada akhirnya akan diukur dari kecepatan pelaksanaan serta manfaat yang diterima masyarakat.
Publik tentu berharap paket-paket bernilai besar tersebut dapat segera direalisasikan sehingga tujuan program, khususnya peningkatan fasilitas ibadah dan dukungan bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana, dapat dirasakan secara nyata.
Hingga data ini dianalisis, mayoritas nilai anggaran masih tercatat dalam tahap proses pengadaan dan belum seluruhnya berstatus selesai.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan analisis terhadap data pengadaan pemerintah yang tersedia dalam dokumen realisasi pengadaan per Juni 2026. Informasi yang disajikan bertujuan mendukung transparansi dan pengawasan publik terhadap pelaksanaan anggaran. Status paket dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan proses pengadaan yang berlangsung pada instansi terkait. Pemberitaan ini disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
