Banda Aceh, Infoaceh.net – Kepemimpinan baru Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di bawah Mawardi Nur diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi (migas) Aceh, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi daerah.
Harapan tersebut disampaikan oleh Akademisi bidang pembangunan dan kebijakan publik sekaligus Ketua Yayasan Narasi Pojok Kota, Mohd. Reza Pahlevi, menyusul pelantikan Mawardi Nur sebagai Kepala BPMA oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, Rabu (5/8).
Menurutnya, pergantian kepemimpinan di lembaga pengelola sektor hulu migas Aceh itu berlangsung pada momentum yang sangat strategis, ketika sejumlah wilayah kerja migas, terutama kawasan Andaman, mulai menunjukkan prospek yang menjanjikan.
“Selamat mengemban amanah kepada Bapak Mawardi Nur. Kepemimpinan baru ini hadir pada saat Aceh memiliki peluang besar dari perkembangan sejumlah wilayah kerja migas, termasuk kawasan Andaman. Momentum ini harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberi nilai tambah bagi daerah,” kata Reza, Rabu (5/8/2026).
Ia menilai, ekspektasi masyarakat terhadap BPMA saat ini tidak lagi sebatas menjalankan fungsi administratif atau regulator sektor hulu migas. Lebih dari itu, BPMA diharapkan mampu menjadi motor penggerak yang mengorkestrasi pengelolaan industri migas agar memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Aceh.
Menurut Reza, potensi besar yang dimiliki Blok Andaman dan wilayah kerja migas lainnya harus dipandang sebagai peluang strategis untuk mendorong transformasi ekonomi daerah, bukan sekadar proyek eksplorasi dan eksploitasi energi.
“Pengembangan Blok Andaman dan potensi migas lainnya seharusnya dipandang bukan hanya sebagai proyek energi, tetapi sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah. Karena itu, BPMA perlu memastikan hadirnya multiplier effect yang nyata, mulai dari peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Aceh, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga tumbuhnya industri penunjang yang mampu menciptakan nilai tambah di daerah,” ujarnya.
Reza menambahkan, besarnya investasi yang masuk ke sektor migas harus mampu diikuti dengan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kapasitas daerah. Peluang tersebut, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja lokal, memperluas partisipasi perusahaan Aceh dalam industri migas, serta mendorong lahirnya sektor-sektor ekonomi baru yang menopang aktivitas industri energi.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya tata kelola migas yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika industri energi global. Sinergi antara BPMA, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), perguruan tinggi, serta masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan migas berjalan secara efektif.
“Keberhasilan BPMA tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi atau jumlah kontrak yang ditandatangani. Ukuran yang lebih penting adalah bagaimana investasi tersebut mampu meningkatkan daya saing ekonomi Aceh, memperluas basis industri daerah, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Ia berharap di bawah kepemimpinan Mawardi Nur, BPMA mampu memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu kawasan strategis industri migas nasional, sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara optimal, berkeadilan, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Menurut Reza, momentum pengembangan sektor migas saat ini harus menjadi titik awal lahirnya kebijakan yang mampu mengubah kekayaan sumber daya alam Aceh menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.
