Tapaktuan, Infoaceh.net — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di DPRK Aceh Selatan, Kamis 11 September 2025 mendadak menghangat.
Pasalnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil IX, Hadi Surya, melontarkan serangkaian kritik tajam sekaligus peringatan keras agar arah pembangunan daerah tidak sekadar menjadi dokumen formalitas.
Politikus Partai Gerindra ini menyoroti keterlambatan pengesahan RPJMD yang menurutnya berpotensi fatal.
“Keterlambatan ini bisa berujung sanksi berupa DAU dan DBH ditunda, bahkan dipotong. Jangan sampai pembangunan Aceh Selatan macet hanya karena lalai dalam perencanaan,” tegasnya di hadapan forum.
Tak berhenti di situ, Hadi juga membedah target pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan yang dipatok melonjak dari 3,21 persen (2024) menjadi 5,67 persen (2029).
Ia menyebut angka tersebut “ambisius, tapi realistis hanya jika iklim investasi digenjot, hilirisasi sumber daya alam dipacu, dan ekonomi lokal di gampong-gampong benar-benar diberdayakan.” Tantangan terbesar, kata Hadi, ada pada stabilitas politik dan kualitas birokrasi.
Soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Hadi lagi-lagi memberi catatan. Proyeksi kenaikan 0,87 poin dalam lima tahun dinilai terlalu rendah.
“Pemerintah Daerah harus terbuka soal kendala pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Jangan ada yang ditutup-tutupi, dan strategi percepatannya harus konkret,” ujarnya.
Target pengentasan kemiskinan juga tak luput dari sorotan. Pemangkasan hampir separuh dalam lima tahun, menurut Hadi Surya, terlalu berani tanpa dukungan pendapatan daerah yang jelas. Apalagi proyeksi keuangan Aceh Selatan diperkirakan menurun di 2028.
“Kalau serius, lahirkan Dinas Pendapatan yang bisa gali PAD dari berbagai sumber. Jangan sampai target kemiskinan hanya jadi angka manis di atas kertas,” kata Hadi yang juga juru bicara tim pemenangan Mirwan MS- Baital Mukadis(MANIS) pada pilkada lalu.
Di ujung pandangannya, Hadi menekankan pentingnya penguatan ekonomi lokal melalui Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, koperasi yang sehat, modern, dan berbasis potensi daerah adalah kunci kemandirian ekonomi Aceh Selatan. “Kalau koperasi kuat, rakyat akan ikut kuat. Inilah motor ekonomi rakyat yang harus dijaga,” pungkasnya.
