Banda Aceh, Infoaceh.net — Pemerintah Aceh mengusulkan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp146 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang seluruhnya dialokasikan untuk kegiatan pembersihan wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor.
Dana tersebut direncanakan digunakan untuk pengadaan alat berat serta pelaksanaan program cash for work yang melibatkan langsung masyarakat setempat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, saat mengikuti Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Langkah-Langkah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Sekda Aceh, Kamis (8/1/2026).
Rapat lintas kementerian dan lembaga tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Infrastruktur, Nazib Faizal, serta diikuti perwakilan Kementerian PUPR, ATR/BPN, Perhubungan, Transmigrasi, PKP, PMK, dan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Sekda Aceh menilai, pendekatan pembersihan wilayah melalui skema cash for work tidak hanya mempercepat pemulihan fisik pascabencana, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat terdampak.
“Program cash for work ini sangat membantu. Selain mempercepat pembersihan lingkungan, masyarakat juga memperoleh penghasilan sehingga roda ekonomi lokal dapat kembali bergerak,” ujar M. Nasir.
Selain pengusulan DSP, Sekda Aceh juga menyampaikan, Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) akan dimanfaatkan apabila dilakukan perpanjangan masa tanggap darurat di sejumlah kabupaten/kota terdampak.
Penggunaan BTT tersebut difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat, terutama pemenuhan logistik dan pembersihan lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Aceh menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara kementerian/lembaga dengan Pemerintah Aceh dalam setiap kunjungan maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Menurutnya, koordinasi yang baik, termasuk keselarasan data, sangat penting agar penanganan pascabencana tidak tumpang tindih dan benar-benar tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Kemenko Infrastruktur Nazib Faizal menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh masukan dari Pemerintah Aceh.
Ia menegaskan kepada seluruh kementerian dan lembaga agar setiap kegiatan di wilayah terdampak selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk dalam pengelolaan material sisa bencana, guna menghindari misinformasi dan meningkatkan efektivitas penanganan.
Sekda Aceh menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.
Ia menjelaskan saat ini Pemerintah Aceh tengah menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah memasuki tahap desk bersama pemerintah kabupaten/kota untuk proses verifikasi dan validasi data.
“Penyusunan R3P masih terus berjalan. Kendala utama saat ini adalah data rumah rusak ringan dan rusak sedang yang dinamis, karena jumlahnya bisa berubah setiap hari, baik bertambah maupun berkurang,” jelas M. Nasir.
Selain itu, Sekda Aceh turut menyampaikan aspirasi dan keluhan dari pemerintah kabupaten/kota, khususnya terkait sulitnya proses relokasi untuk pembangunan hunian tetap (huntap).
Keterbatasan lahan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan relokasi tersebut.
“Relokasi menjadi persoalan besar karena keterbatasan lahan dan sulitnya mencari lokasi yang luas. Jika memungkinkan dan dinilai aman, pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap sebaiknya dapat dilakukan di lahan milik masyarakat di lokasi yang sama,” pungkasnya.
