Banda Aceh, Infoaceh.net – Data realisasi pengadaan barang dan jasa Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2026 menunjukkan adanya konsentrasi nilai kontrak pada sejumlah penyedia yang memperoleh paket pekerjaan bernilai besar.
Hingga awal Juni 2026, total komitmen kontrak yang tercatat telah mencapai Rp88,01 miliar atau sekitar 67,38 persen dari total pagu pengadaan melalui penyedia sebesar Rp130,6 miliar yang direncanakan untuk satu tahun anggaran.
Berdasarkan analisis data realisasi pengadaan, lima penyedia dengan nilai kontrak terbesar tercatat menguasai lebih dari Rp40 miliar atau sekitar 45 persen dari total realisasi belanja melalui pihak ketiga.
Salah satu penyedia dengan nilai kontrak terbesar dalam data tersebut adalah YUK UTAMA KREATIF yang tercatat memperoleh akumulasi kontrak lebih dari Rp10,2 miliar dari sejumlah paket kegiatan.
Paket tersebut antara lain mencakup penyediaan sandang buffer stock kebencanaan tingkat provinsi dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, ARIF PUTRA JUANG tercatat memperoleh kontrak dengan total nilai sekitar Rp9 miliar yang berasal dari paket pengadaan logistik kebencanaan.
Sejumlah penyedia lainnya juga memperoleh paket bernilai miliaran rupiah pada sektor pengadaan sandang, pangan, perlengkapan darurat, dan kebutuhan penanggulangan bencana lainnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian nilai kontrak pengadaan terkonsentrasi pada sejumlah penyedia tertentu.
Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran, karena setiap penyedia memiliki hak yang sama untuk mengikuti proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat memenangkan paket apabila memenuhi persyaratan teknis, administrasi, serta harga yang ditetapkan.
Dalam konteks tata kelola pengadaan, pola konsentrasi kontrak merupakan salah satu indikator yang dapat menjadi bahan evaluasi guna memastikan proses pengadaan berlangsung secara terbuka, kompetitif, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat.
Analisis data juga menunjukkan bahwa sebagian besar nilai kontrak berada pada sektor logistik kebencanaan atau buffer stock. Nilainya mencapai sekitar Rp69,3 miliar atau hampir 79 persen dari total komitmen kontrak yang telah berjalan hingga pertengahan tahun.
Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan berbagai kebutuhan darurat, seperti sandang, pangan, tenda serbaguna, serta perlengkapan lainnya yang dipersiapkan untuk mendukung penanganan bencana di berbagai wilayah Aceh.
Di sisi lain, metode E-Purchasing melalui E-Katalog versi 6.0 menjadi mekanisme pengadaan yang paling dominan. Dari total nilai kontrak yang telah berjalan, sekitar Rp84,8 miliar diproses melalui sistem tersebut.
Besarnya nilai anggaran yang beredar pada sektor logistik kebencanaan menjadikan aspek transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kontrak sebagai hal yang penting untuk diperhatikan.
Selain proses pemilihan penyedia, pengawasan juga diperlukan terhadap kualitas barang, kesesuaian spesifikasi, distribusi logistik, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Keterbukaan data pengadaan yang tersedia saat ini memberikan ruang bagi publik untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran negara agar tetap berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan analisis data publik yang bersumber dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) Nasional dan data realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang tercatat hingga Juni 2026. Informasi yang disajikan bertujuan mendukung transparansi anggaran dan kontrol sosial masyarakat. Penyebutan nama perusahaan dilakukan berdasarkan data pengadaan yang tersedia dan tidak dimaksudkan sebagai tuduhan atas pelanggaran hukum tertentu. Artikel ini mengedepankan asas praduga tak bersalah, keberimbangan informasi, serta ketentuan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
