Banda Aceh, Infoaceh.net – Kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) menjadi sorotan.
Salah satu yang mencatatkan realisasi keuangan sangat rendah dan sangat buruk adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh yang dipimpin oleh Taufik ST MSi.
Berdasarkan data monitoring realisasi keuangan APBA 2026 per 10 November 2026, Dinas Perkim Aceh baru mampu merealisasikan anggaran sebesar 20,05 persen dari total pagu Rp623,28 miliar.
Artinya, sekitar 79,95 persen anggaran dinas tersebut belum tercatat terealisasi secara keuangan, meskipun tahun anggaran sudah memasuki pertengahan November.
Angka ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Aceh, terutama karena anggaran Perkim berkaitan langsung dengan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, infrastruktur lingkungan, serta berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata rendahnya angka penyerapan anggaran. Lebih jauh, publik berhak mempertanyakan sejauh mana program pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dengan uang rakyat benar-benar berjalan di lapangan.
Dari total pagu Rp623,28 miliar, realisasi 20,05 persen diperkirakan baru mencapai sekitar Rp124,97 miliar. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp498,31 miliar yang belum tercatat terealisasi.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan.
Tertinggal 24,78 Persen dari Target
Data monitoring tersebut juga menunjukkan bahwa Dinas Perkim Aceh seharusnya sudah mencapai target realisasi keuangan sebesar 44,83 persen pada 10 November, berdasarkan target yang ditetapkan untuk 30 November 2026. Namun, realisasi aktual baru 20,05 persen.
Dengan demikian, terdapat kesenjangan sebesar 24,78 poin persentase dari target.
Jika dibandingkan dengan keseluruhan realisasi keuangan APBA 2026, posisi Perkim bahkan semakin mencolok.
Hingga 10 November 2026, realisasi keuangan APBA Aceh telah mencapai 72,44 persen dari total pagu Rp11,601 triliun. Sementara realisasi Dinas Perkim masih tertahan pada angka 20,05 persen.
Artinya, capaian Perkim tertinggal 52,39 poin persentase dibandingkan rata-rata realisasi keuangan APBA secara keseluruhan.
Padahal, Dinas Perkim memiliki alokasi anggaran yang cukup besar, mencapai Rp623,28 miliar. Besarnya anggaran tersebut semestinya diikuti dengan kemampuan perencanaan, kesiapan administrasi, proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan yang terukur.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah perencanaan kegiatan sejak awal tahun tidak disiapkan secara matang, proses pengadaan terlambat, atau terdapat persoalan lain dalam pelaksanaan program?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka oleh pihak dinas.
APBA Rp11,6 Triliun, Perkim Justru Tertinggal
Gambaran realisasi APBA 2026 secara keseluruhan menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh masih menghadapi tantangan dalam mengejar target belanja.
Dalam data monitoring per 10 November 2026, terdapat dua indikator utama:
Target keuangan hingga 30 November 77,80% dan realisasi 10 November 72,44%
Kemudian target fisik APBA hingga 30 November 80,80% dan realisasi hingga 10 November 75,44%.
Kedua indikator tersebut sama-sama tertinggal 5,36 poin persentase dari target.
Namun, persoalan Dinas Perkim Aceh jauh lebih serius. Ketika rata-rata realisasi keuangan APBA sudah mencapai 72,44 persen, Perkim masih berkutat pada 20,05 persen.
Padahal Kadis Perkim Aceh saat ini Taufik ST MSi juga menjabat Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.
Kesenjangan ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa.
Apalagi, masyarakat Aceh masih membutuhkan pembangunan rumah layak huni, penataan kawasan permukiman, perbaikan lingkungan, serta berbagai fasilitas pendukung kehidupan masyarakat.
Anggaran besar yang tidak segera diwujudkan menjadi pekerjaan nyata berpotensi menghambat manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat.
Mualem Sudah Mengingatkan Dinas yang Serapannya Rendah
Menariknya, persoalan lambatnya realisasi APBA tersebut juga menjadi perhatian langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.
Dalam rapat pimpinan bersama para kepala SKPA di Ruang P2K APBA Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/11/2026), Mualem meminta seluruh jajaran mempercepat realisasi APBA dan memastikan anggaran yang tersedia benar-benar dimanfaatkan.
Mualem mengingatkan agar tidak ada anggaran yang tersisa hingga akhirnya harus dikembalikan kepada pemerintah pusat.
“Jangan sampai uangnya kita kembalikan. Harus kita kejar dan awasi. Ditekan terus, dikejar terus,” tegas Mualem sebagaimana diberitakan, Rabu (11/11/2026).
Secara khusus, Mualem juga meminta staf khususnya, dr Taqwallah MKes, terus berkomunikasi dengan dinas-dinas yang realisasi anggarannya masih minim.
Dinas Perkim, rumah sakit, serta Badan Dayah termasuk instansi yang mendapat perhatian agar memastikan program berjalan sesuai sasaran.
Arahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan rendahnya realisasi anggaran bukan lagi sekadar persoalan teknis di tingkat dinas, tetapi telah menjadi perhatian pimpinan tertinggi Pemerintah Aceh.
Jangan Sampai Anggaran Besar Hanya Menjadi Angka di Atas Kertas
Rendahnya realisasi keuangan Dinas Perkim Aceh memunculkan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab secara transparan.
Pertama, bagaimana perkembangan pelaksanaan seluruh paket pekerjaan yang dibiayai melalui APBA 2026?
Kedua, berapa jumlah paket pekerjaan yang sudah selesai, sedang dikerjakan, belum dimulai, atau masih dalam proses pengadaan?
Ketiga, apakah rendahnya realisasi disebabkan keterlambatan proses tender, persoalan administrasi, perubahan perencanaan, kesiapan penyedia, atau kendala teknis di lapangan?
Keempat, apakah realisasi fisik pembangunan berjalan seimbang dengan realisasi keuangannya?
Pertanyaan terakhir sangat penting. Sebab, penyerapan keuangan tidak otomatis mencerminkan hasil pembangunan yang telah dinikmati masyarakat.
Pemerintah Aceh perlu memastikan setiap pembayaran anggaran benar-benar sejalan dengan progres pekerjaan dan ketentuan kontrak.
Publik juga perlu mengetahui apakah pekerjaan yang sudah dibayarkan menghasilkan rumah, kawasan permukiman, dan infrastruktur yang benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat.
Rendahnya realisasi anggaran Dinas Perkim semestinya menjadi perhatian serius DPRA, khususnya komisi yang membidangi perumahan dan pembangunan.
DPRA memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBA. Karena itu, persoalan ini layak dibawa ke dalam rapat evaluasi bersama kepala dinas terkait.
Inspektorat Aceh juga perlu memastikan apakah keterlambatan realisasi tersebut disebabkan persoalan manajemen, kelemahan perencanaan, hambatan pengadaan, atau faktor lain yang membutuhkan penanganan khusus.
Evaluasi tidak boleh hanya berorientasi pada mengejar angka penyerapan menjelang tutup tahun anggaran.
Jangan sampai karena ingin mengejar realisasi, kualitas pekerjaan justru dikorbankan. Percepatan harus tetap mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa, standar teknis, serta prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Di sisi lain, apabila ditemukan hambatan yang mengakibatkan program tidak dapat dilaksanakan, pemerintah harus menjelaskan persoalannya kepada publik.
Rp623 Miliar Harus Dipertanggungjawabkan kepada Rakyat
Anggaran Rp623,28 miliar bukan jumlah kecil. Uang tersebut merupakan bagian dari APBA yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat Aceh.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang masih besar, lambatnya pelaksanaan program menjadi persoalan yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Masyarakat tidak cukup hanya disuguhi laporan mengenai besarnya pagu anggaran dan daftar program yang direncanakan setiap tahun.
Yang dibutuhkan adalah bukti nyata: berapa rumah yang dibangun, berapa kawasan permukiman yang diperbaiki, berapa fasilitas yang diselesaikan, dan berapa banyak masyarakat yang benar-benar merasakan manfaatnya.
Jika anggaran ratusan miliar rupiah tidak mampu diterjemahkan menjadi pembangunan tepat waktu, maka evaluasi terhadap kinerja pengelolaan anggaran harus dilakukan secara serius.
Pemerintah Aceh juga perlu membuka data perkembangan setiap paket pekerjaan agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Jangan sampai APBA hanya besar dalam perencanaan, tetapi lemah dalam pelaksanaan.
Dengan sisa waktu tahun anggaran yang semakin pendek, Kepala Dinas Perkim Aceh harus memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab rendahnya realisasi 20,05 persen tersebut, sekaligus menyampaikan langkah konkret untuk menyelesaikan program yang masih tertinggal.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah dinas bukan hanya seberapa besar anggaran yang berhasil dialokasikan, melainkan seberapa besar manfaat anggaran itu benar-benar dirasakan rakyat.
