BANDA ACEH — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Aceh, Syafriadi
menyampaikan, akselerasi realisasi belanja pemerintah di Aceh harus terus dilakukan untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi.
Realisasi APBN di Aceh sampai dengan 31 Mei 2021 lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2020 dan 2019. Dimana, total realisasi belanja pemerintah pusat per 31 Mei sebesar Rp 4,87 triliun (34,21% dari total pagu Rp 14,24 triliun).
Hal ini diungkapkan Kakanwil DJPb Aceh, Syafriadi dalam kegiatan Media Meeting berjudul “Memperkuat Kinerja APBN: Menjaga Optimisme Dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan (Realisasi Pelaksanaan APBN sampai dengan Mei 2021)” di Kanwil DJPb Aceh, Gedung Keuangan, Banda Aceh, Selasa (15/6) sore.
Catatan kinerja belanja Pemerintah Pusat di Aceh juga disampaikan oleh Syafriadi, diantaranya tren realisasi belanja pegawai pada bulan Mei mengalami kenaikan karena adanya pembayaran THR, realisasi belanja modal di Aceh (31,61%) lebih besar dari rata-rata nasional (25,06%), dana Bansos disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang penyalurannya sesuai dengan jadwal kampus serta persentase realisasi belanja Bansos di Aceh (45,87%) lebih besar dari rata-rata nasional (44,95%).
“Untuk realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sendiri mencatat total realisasi per 31 Mei 2021 sebesar 11,96 triliun (34,73% dari alokasi 34,43 triliun),” bebernya.
Dimana, persentase realisasi DBH di Aceh (50,99%), lebih besar dari rata-rata nasional (36,19%), realisasi DAK per 31 Mei sebagian besar berupa dana BOS (651 miliar) dan tunjangan guru (515 miliar), realisasi penyaluran Dana Otsus Aceh sebesar 30% sesuai dengan tahapan penyaluran Otsus Tahap I (30% dari pagu) serta persentase realisasi Dana Desa di Aceh (33,55%) lebih besar dari rata-rata nasional (31,02%).
“Kinerja yang baik ini seyogianya terus dijaga ritmenya, bahkan ditingkatkan agar realisasi belanja pemerintah yang lebih baik diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi,” jelas Syafriadi.
Kemudian, Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi. Salah satunya melalui program perlindungan sosial, diharapkan dapat menjaga tingkat konsumsi rumah tangga kelompok miskin dan rentan.
Program Padat Karya juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh.
Realisasi Program PEN di Aceh sampai 11 Juni 2021, mencatat beberapa peningkatan, yaitu untuk kluster Perlindungan Sosial telah tersalurkan sebesar Rp 1,56 triliun, kluster Program Prioritas yang terdiri dari program padat karya K/L mencatat realisasi Rp 789,328 M dan menyerap tenaga kerja 18.982 orang.
“Selain itu, untuk kluster Dukungan UMKM telah tersalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp97,11 M bagi 80.928 pelaku usaha sektor UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat penyaluran sebesar Rp821,4M bagi 23 ribu debitur, serta untuk pelaku usaha kecil yang unbankable telah tersalurkan pembiayaan Ultramikro (UMi) sebesar Rp46,73 M bagi lebih dari 13 ribu debitur,” jelasnya.
Stimulus fiskal melalui Belanja APBN beserta instrumen Program PEN di berbagai sektor diharapkan memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi.
Sebagai game changer pemulihan ekonomi di 2021, maka kesuksesan program vaksinasi, program PEN dan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja, akan sangat membutuhkan dukungan seluruh elemen dalam implementasinya.
Momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia perlu terus dijaga dengan dukungan kerja keras APBN, serta pelaksanaan Protokol Kesehatan yang lebih disiplin dan terkendali.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja APBN agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Kakanwil lagi.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh beserta seluruh KPPN yang berada di Aceh akan siap bersinergi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah agar belanja pemerintah semakin berkualitas. (IA)
