INFOACEH.NET, BANDA ACEH – Pj Wali Kota Banda Aceh Ade Surya menyerahkan Rancangan APBK Banda Aceh tahun anggaran 2025 ke pihak legislatif di ruang sidang utama DPRK Banda Aceh, Jumat, 8 November 2024.
Dokumen RAPBK 2025 tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah didampingi dua wakil pimpinan dewan Daniel Abdul Wahab dan Musriadi Aswad pada sidang paripurna sore tadi.
Ade Surya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang telah mengatur dan menetapkan jadwal persidangan, sehingga pembahasan RAPBK 2025 telah dapat dimulai hari ini.
Menurutnya, pembahasan Rancangan Qanun APBK merupakan salah satu formulasi dalam proses penganggaran daerah, di mana secara konseptual terdiri atas kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran.
Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan dalam RAPBK 2025 diarahkan untuk mewujudkan prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh 2025 yang mengusung tema “Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata serta Perikanan”.
Sesuai dengan KUA-PPAS yang telah disepakati, plafon anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya mengalami perubahan pada RAPBK 2025. “Perubahan untuk menampung penyesuaian karena adanya penambahan, pengurangan, bahkan penghapusan rincian pendapatan dalam kelompok Pendapatan Transfer,” ujarnya.
Adapun secara ringkas disampaikan pendapatan daerah pada RAPBK Banda Aceh tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.469.161.029.173.
Angka tersebut terdiri Pendapatan Asli Daerah Rp 403.774.206.214, Pendapatan Transfer Rp 1.049.125.332.679 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp 16.261.490.280.
Meskipun secara akumulatif Pendapatan Daerah yang direncanakan pada RAPBK 2025 mengalami kenaikan berbanding dengan KUA-PPAS 2025 yang telah disepakati sebelumnya, kenaikan tersebut sebagian besar adalah kenaikan pada pendapatan yang telah ditetapkan penggunaannya.
“Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, DOKA dan DAU Earmarked (DAU yang telah ditentukan penggunaannya). Sedangkan DAU yang bersifat bebas penggunaannya (DAU Blockgrant) mengalami penurunan sebesar Rp 19,6 miliar jika dibandingkan alokasi DAU Blockgrant yang direncanakan pada KUA-PPAS 2025,” sebut Pj Wali Kota.
