Pembangunan Kereta Api Tidak Diakomodir, Aceh Diperlakukan Diskriminatif

HRD melakukan protes keras kepada Dirjen Perkeratapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri dalam RDP, karena tidak mengakomodir aspirasi pembangunan kereta api Aceh

Jakarta — Anggota DPR RI dari Aceh, H. Ruslan M Daud (HRD), memberikan peringatan keras kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di ruang kerja Komisi V Komplek Senayan Jakarta, Kamis (10/9).

Protes tersebut dilayangkan mengingat aspirasi pembangunan Kereta Api Aceh tidak diakomodir secara maksimal dalam tahun anggaran 2021.

Prabowo Hapus PIK 2 Milik Aguan dari Daftar PSN, Saham Anjlok Drastis

“Dalam paparan tertulis Pak Dirjen Perkeretaapian, saya cek Kereta Api Aceh segmen Sungai Liput-Langsa, tidak bisa dilakukan pembangunannya karena kendala lahan,” kata HRD.

HRD kemudian mengingatkan Dirjen bahwa dirinya sudah berulang kali menyuarakan tentang pentingnya kahadiran kereta api di Aceh.

“Baik tertulis maupun lisan, saya sudah sampaikan berulang kali. Bahkan saya sudah mengajak Plt Gubernur Aceh untuk menemui Menteri Perhubungan menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh ini di awal tahun 2020. Tapi saya shock melihat bahan paparan Pak Dirjen hari ini, tertulis tidak bisa diakomodir karena alasan lahan,” tegas HRD.

Reset Total Tambang: Pemerintahan Prabowo-Gibran Hentikan Lahan Makelar Energi

Selanjutnya HRD menyampaikan, ia menilai Aceh diperlakukan tidak adil dalam konteks pembangunan Kereta Api. “Pak Dirjen menyebutkan persoalan lahan yang belum bebas. Tapi ironisnya tidak disediakan anggaran untuk pembebasannya. Sedangkan di wilayah-wilayah lain, dialokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk pengadaan lahan. Usulan kami supaya Kereta Api Aceh masuk dalam proyek strategis nasional (PSN), juga tidak ditindaklanjuti ” cecar HRD.

Dalam penjelasannya, HRD menyampaikan pembangunan Kereta Api Aceh yang terkoneksi dengan wilayah lain di pulau Sumatera tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, namun juga merupakan upaya untuk pemenuhan janji politik perdamain antara Pemerintah Republik Indonesia dengan rakyat Aceh dimana rakyat Aceh dijanjikan akan dibangun Kereta Api yang terkoneksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.