BANDA ACEH, Infoaceh.net — Sembilan bulan setelah bencana melanda sejumlah wilayah Aceh, pemulihan sektor pertanian masih menyisakan pekerjaan besar.
Sedikitnya 16.396 hektare lahan pertanian yang terdiri dari 16.276 hektare lahan rusak berat dan 120 hektare sawah yang dinyatakan hilang belum tertangani.
Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr Ir Azanuddin Kurnia SP MP di Banda Aceh, Jum’at (28/8/2026).
Menurut Azanuddin, Pemerintah Aceh bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemerintah kabupaten/kota terus melakukan langkah pemulihan terhadap sektor pertanian yang terdampak bencana.
Pemulihan tersebut mencakup rehabilitasi lahan pertanian, perbaikan jaringan irigasi, bantuan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pemulihan sektor perkebunan.
Namun, berdasarkan data yang ada, penanganan belum mencakup seluruh lahan terdampak.
Ia menjelaskan, total lahan pertanian yang terdampak bencana mencapai sekitar 57.485 hektare.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang dan 16.276 hektare mengalami kerusakan berat. Selain itu, terdapat sekitar 120 hektare sawah yang dinyatakan hilang.
Dengan demikian, terdapat 16.396 hektare lahan berupa kerusakan berat dan sawah hilang yang masih menjadi pekerjaan besar dalam proses pemulihan.
Lahan Ringan dan Sedang Mulai Dipulihkan
Pemerintah Aceh bersama Kementan dan pemerintah kabupaten/kota telah menjalankan pemulihan terhadap lahan dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang.
Pada tahap pertama, sekitar 23.818 hektare lahan rusak ringan dan 4.393 hektare lahan rusak sedang telah masuk dalam program pemulihan melalui kegiatan Landasan dan Irigasi Pertanian Kementan yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
Sementara pada tahap kedua, pemerintah masih melakukan proses perencanaan rehabilitasi terhadap sekitar 3.253 hektare lahan rusak ringan dan 9.388 hektare lahan rusak sedang.
Secara keseluruhan, lahan dengan kategori kerusakan ringan dan sedang yang telah ditangani maupun masuk dalam proses pemulihan mencapai sekitar 40.852 hektare.
Sementara lahan rusak berat masih membutuhkan penanganan lebih kompleks.
16.276 Hektare Rusak Berat Masih Menunggu
Kerusakan berat menjadi salah satu titik kritis dalam pemulihan pertanian Aceh.
Data Pemerintah Aceh menunjukkan sekitar 16.276 hektare lahan mengalami kerusakan berat, ditambah 120 hektare sawah yang hilang.
Untuk lahan dengan kerusakan berat, proses pendataan atau inventarisasi masih dilakukan pemerintah kabupaten/kota.
Tahapan tersebut penting karena pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk menentukan lokasi, bentuk intervensi, kebutuhan anggaran serta prioritas penanganan.
Lahan dengan kerusakan berat dapat membutuhkan rehabilitasi struktur lahan, perbaikan jaringan irigasi dan drainase, normalisasi lahan, pemulihan jalan usaha tani hingga penyediaan kembali sarana produksi.
Semakin lama proses tersebut berlangsung, semakin panjang pula waktu yang dibutuhkan petani untuk kembali melakukan aktivitas produksi.
Rp515 Miliar untuk Pemulihan Pertanian
Dalam materi Pemerintah Aceh, penanganan yang dilakukan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota tercatat sekitar Rp515 miliar.
Dana tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan pemulihan sektor pertanian, termasuk pembangunan dan pemulihan infrastruktur pendukung produksi.
Salah satu fokus utama adalah pemulihan sistem irigasi. Tercatat 641 unit irigasi perpompaan tersebar di 16 kabupaten/kota dengan tingkat realisasi sekitar 68 persen.
Kemudian 149 unit irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota dengan realisasi mencapai 88 persen.
Untuk pembangunan bangunan konservasi terdapat 45 unit di lima kabupaten/kota dengan realisasi sekitar 55 persen.
Sementara jaringan irigasi tersier mencapai 300 unit di 13 kabupaten/kota dengan realisasi sekitar 96 persen.
Adapun pembangunan atau pemulihan jalan usaha tani tercatat sebanyak 106 unit di 13 kabupaten/kota dengan realisasi sekitar 54 persen.
Perkebunan Terdampak 60.438 Hektare
Dampak bencana tidak hanya dirasakan sektor tanaman pangan. Sektor perkebunan juga mengalami kerusakan dalam skala besar.
Pemerintah Aceh mencatat sekitar 60.438 hektare perkebunan terdampak bencana.
Kementan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menyiapkan bantuan untuk sekitar 40.418 hektare.
Komoditas yang menjadi prioritas meliputi kopi, kakao, kelapa dan karet.
Rinciannya, bantuan untuk komoditas kopi mencapai sekitar 30.039 hektare yang tersebar di empat kabupaten.
Kemudian kakao sekitar 9.054 hektare di delapan kabupaten, kelapa 830 hektare di lima kabupaten, serta karet 495 hektare di dua kabupaten.
Saat ini program tersebut masih berada pada tahap CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) serta proses pembibitan.
Data tersebut juga memperlihatkan adanya selisih antara luas perkebunan terdampak dengan luas areal yang tercantum dalam cakupan bantuan.
Dari total 60.438 hektare perkebunan terdampak, bantuan yang dipublikasikan baru mencakup sekitar 40.418 hektare.
Artinya, terdapat selisih sekitar 20.020 hektare. Selisih tersebut tidak serta-merta berarti areal tersebut tidak akan mendapatkan penanganan. Bisa saja penanganannya dilakukan melalui tahap berikutnya, skema program lain atau masih menunggu proses verifikasi.
Namun, status 20.020 hektare tersebut tetap membutuhkan kejelasan agar petani mengetahui kepastian program pemulihan terhadap lahan mereka.
Bantuan Benih untuk 2.644 Hektare Sawah
Dukungan Kementan juga diarahkan pada pemulihan produksi tanaman pangan.
Melalui balai Kementan di Medan, bantuan benih padi disiapkan untuk sawah rakyat di empat kabupaten dengan luas sekitar 2.644 hektare.
Selain padi, jagung dan kedelai juga masuk dalam dukungan pemerintah pusat.
Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat petani kembali berproduksi setelah lahan terdampak bencana.
Namun, bantuan benih harus berjalan beriringan dengan pemulihan lahan dan irigasi. Benih tidak akan banyak berarti apabila lahan belum siap ditanami atau sistem pengairan belum kembali berfungsi.
Alsintan Disalurkan ke Kabupaten/Kota
Kementan juga menyiapkan bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan.
Dalam skema tersebut, bantuan alsintan direncanakan disalurkan langsung kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa melalui pemerintah provinsi.
Kebijakan itu diharapkan mempercepat distribusi peralatan kepada daerah yang membutuhkan.
Alsintan dapat digunakan untuk mempercepat pengolahan tanah, penanaman hingga kegiatan pascapanen.
Namun distribusinya juga harus dikawal agar benar-benar diterima dan dimanfaatkan kelompok tani terdampak.
Dengan kerusakan mencapai puluhan ribu hektare dan nilai program mencapai ratusan miliar rupiah, pemulihan pertanian Aceh membutuhkan pengawasan yang kuat.
Pemerintah tidak cukup hanya melaporkan jumlah anggaran, proyek dan bantuan yang telah disalurkan.
Yang lebih penting adalah memastikan lahan yang rusak benar-benar kembali produktif.
Terlebih masih terdapat 16.396 hektare lahan yang terdiri dari lahan rusak berat dan sawah hilang yang belum tertangani.
Pemerintah juga perlu memastikan proses pendataan lahan rusak berat dapat segera dituntaskan agar rehabilitasi dapat masuk ke tahap berikutnya.
Petani Menunggu Kepastian
Bagi petani terdampak, persoalan pemulihan bukan sekadar angka dalam laporan.
Setiap bulan lahan tidak produktif berarti potensi pendapatan yang hilang.
Karena itu, pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai lokasi yang akan ditangani, bentuk bantuan, besaran anggaran, waktu pelaksanaan dan target penyelesaian.
Transparansi juga penting untuk memastikan bantuan tidak hanya terkonsentrasi pada daerah yang mengalami kerusakan ringan dan lebih mudah dipulihkan.
Lahan dengan kerusakan berat harus menjadi perhatian serius karena membutuhkan biaya dan waktu penanganan lebih besar.
Pada akhirnya, keberhasilan pemulihan pertanian Aceh tidak cukup diukur dari berapa persen anggaran yang terserap atau berapa banyak proyek yang selesai.
Ukuran yang paling nyata adalah berapa hektare lahan yang kembali produktif, berapa banyak petani yang kembali menanam dan memanen, serta kapan masyarakat terdampak dapat kembali memperoleh penghasilan dari sektor pertanian.
Sembilan bulan setelah bencana, pekerjaan tersebut masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Aceh dan Kementerian Pertanian.
Rp515 miliar harus bermuara pada pemulihan nyata di lapangan—bukan sekadar angka dalam laporan—agar petani yang terdampak bencana benar-benar dapat kembali menghidupkan sawah dan kebunnya.
