BANDA ACEH, Infoaceh.net – Perekonomian Aceh pada Triwulan II Tahun 2026 mencatat pertumbuhan positif. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh melaporkan ekonomi Aceh tumbuh 3,77 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (quarter to quarter/q-to-q), sedangkan secara tahunan (year on year/y-on-y) tumbuh 4,86 persen.
Namun, di balik capaian tersebut, tersimpan ironi yang patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Pertumbuhan ekonomi Aceh belum sepenuhnya lahir dari meningkatnya daya beli masyarakat ataupun geliat dunia usaha. Sebaliknya, data BPS menunjukkan belanja pemerintah masih menjadi mesin utama yang menggerakkan perekonomian daerah.
Hal itu disampaikan Kepala BPS Aceh Agus Andria dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (5/8).
Berdasarkan data BPS, konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi dibandingkan komponen pengeluaran lainnya, mencapai 22,16 persen secara tahunan, sementara konsumsi rumah tangga hanya tumbuh sekitar 3 persen.
Angka tersebut mengirim pesan yang jelas. Aktivitas ekonomi Aceh masih bertumpu pada belanja APBA dan APBN, bukan pada kekuatan konsumsi masyarakat maupun investasi swasta. Padahal, dalam struktur ekonomi yang sehat, konsumsi rumah tangga umumnya menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi.
Kondisi itu menjadi ironi tersendiri. Di satu sisi, angka pertumbuhan ekonomi terlihat membaik. Namun di sisi lain, masyarakat belum sepenuhnya merasakan peningkatan kemampuan berbelanja.
Jika daya beli benar-benar kuat, maka konsumsi rumah tangga seharusnya tumbuh lebih tinggi dan menjadi penggerak utama ekonomi.
Fenomena ini juga menunjukkan bahwa setiap kali pemerintah meningkatkan belanja, ekonomi Aceh ikut terdorong.
Sebaliknya, ketika realisasi anggaran melambat, laju pertumbuhan ekonomi ikut berisiko melemah. Ketergantungan seperti ini menjadi tantangan besar karena mencerminkan belum kuatnya fondasi ekonomi daerah.
Dari sisi lapangan usaha, sektor konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 13,36 persen, diikuti jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,32 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,84 persen.
Sebaliknya, sektor real estat mengalami kontraksi 5,95 persen, sedangkan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang juga masih mengalami penurunan.
Sementara itu, struktur ekonomi Aceh belum mengalami perubahan signifikan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 31,16 persen, disusul perdagangan sebesar 15,35 persen, administrasi pemerintahan 9,18 persen, konstruksi 8,88 persen, serta transportasi dan pergudangan 7,12 persen. Lima sektor tersebut menguasai lebih dari 71 persen perekonomian Aceh.
Meski pertumbuhan ekonomi meningkat, Aceh masih menghadapi sejumlah persoalan struktural. Tingkat pengangguran terbuka masih berada di atas rata-rata nasional, sementara angka kemiskinan juga termasuk yang tertinggi di Sumatera.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fakta tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari besarnya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan itu mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat daya beli, serta mendorong investasi sektor swasta.
Pemerintah Aceh juga perlu mengevaluasi strategi pembangunan ekonomi agar tidak terus bergantung pada belanja pemerintah.
Mendorong investasi, memperkuat sektor industri pengolahan, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda.
Jika tidak, pertumbuhan ekonomi Aceh akan terus menyimpan ironi. Angka statistik memang tampak membaik, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Pertumbuhan yang sehat bukan hanya soal kenaikan persentase, melainkan tentang meningkatnya kesejahteraan rakyat, terbukanya lapangan kerja, dan menguatnya daya beli sebagai fondasi utama ekonomi daerah.
Dengan demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2026 patut diapresiasi. Namun, pemerintah tidak boleh cepat berpuas diri.
Tantangan sesungguhnya adalah mengubah pertumbuhan berbasis belanja pemerintah menjadi pertumbuhan yang ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi produktif, dan sektor swasta yang kuat.
Tanpa perubahan itu, pertumbuhan ekonomi Aceh akan tetap menyisakan ironi di balik angka-angka yang terlihat menggembirakan.
