Banda Aceh, Infoaceh.net – Perputaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 pada sektor infrastruktur mulai menjadi perhatian publik setelah realisasi pengadaan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh tercatat mencapai sekitar Rp490,97 miliar.
Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran redaksi terhadap dokumen realisasi pengadaan pemerintah tahun 2025 yang memperlihatkan konsentrasi pekerjaan bernilai besar pada sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa.
Dari total realisasi yang mendekati setengah triliun rupiah itu, sejumlah vendor tercatat mendominasi proyek konstruksi gedung, pengadaan material, pekerjaan mekanikal hingga paket pekerjaan jalan.
Salah satu kontrak terbesar tercatat diperoleh perusahaan Sarjis Agung Indrajaya melalui proyek pembangunan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Tahap IV dengan nilai sekitar Rp23,52 miliar.
Nilai tersebut menjadikan proyek tersebut sebagai salah satu paket konstruksi gedung terbesar dalam realisasi pengadaan Perkim Aceh tahun 2025.
Selain itu, CV Rayeuk Bersama Mulya tercatat memperoleh total sekitar Rp14,7 miliar dari 10 paket pekerjaan.
Perusahaan tersebut bergerak pada pekerjaan komponen mekanikal dan pengadaan material khusus, termasuk pemasangan membran tensile merek SIOEN Belgia senilai sekitar Rp9,6 miliar serta pemeliharaan silinder hidrolik sekitar Rp4,2 miliar.
Sementara pada sektor material konstruksi, PT Arhindo Artha Utama tercatat memperoleh sekitar Rp9,48 miliar dari 18 paket pekerjaan yang didominasi pengadaan besi tulangan, beton ready mix, hingga material struktur bangunan lainnya.
Namun perhatian terbesar publik justru mengarah pada pola pekerjaan yang diperoleh CV Alam Mega Jaya.
Perusahaan tersebut tercatat mengantongi total sekitar Rp9,20 miliar bukan dari satu proyek besar, melainkan melalui sekitar 93 paket pekerjaan yang mayoritas memiliki karakter dan nomenklatur serupa.
Sebagian besar paket berkaitan dengan pekerjaan jalan dan pengaspalan menggunakan mekanisme E-Katalog dan pengadaan sektoral.
Beberapa paket yang muncul dalam data antara lain pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) Paket 1, Paket 2 hingga Paket 3 dengan nilai miliaran rupiah.
Pola paket berulang dengan nama pekerjaan yang hampir seragam ini menjadi perhatian karena tersebar dalam jumlah besar pada satu penyedia.
Meski demikian, dominasi paket dan pengulangan nomenklatur pekerjaan tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam praktik PBJ pemerintah, pekerjaan sektoral melalui E-Katalog maupun paket terpisah tetap dimungkinkan sepanjang sesuai kebutuhan teknis, volume pekerjaan, lokasi pelaksanaan, serta ketentuan administrasi yang berlaku.
Data realisasi Perkim Aceh juga memperlihatkan tingginya belanja sektor material konstruksi, pekerjaan mekanikal, hingga infrastruktur pendukung permukiman sepanjang tahun anggaran 2025.
Fenomena dominasi vendor tertentu dalam proyek infrastruktur pemerintah daerah menjadi bagian dari dinamika pengadaan yang kini semakin mudah dipantau publik melalui keterbukaan data realisasi pengadaan pemerintah.
Disclaimer: Infografik ini disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari dokumen publik, sistem pengadaan pemerintah, data E-Katalog, SiRUP, serta berbagai sumber terbuka lainnya yang dapat diakses masyarakat. Data telah diolah, diverifikasi, dan divisualisasikan untuk kepentingan jurnalistik serta informasi publik.
