BANDA ACEH – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus dijadikan sebagai momentum menyusun perencanaan pembangunan Aceh yang berkualitas, memiliki konektivitas dan sinergitas, mulai dari tataran pemerintah daerah hingga dengan Pemerintah Pusat.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dalam sambutannya saat membuka Musrenbang Aceh Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024, di Anjong Mon Mata komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (11/4/2022).
“Saya mengajak semua untuk menjadikan forum ini sebagai momentum dalam menyusun perencanaan pembangunan Aceh yang berkualitas, memiliki konektivitas dan sinergitas, baik dengan pemerintah daerah di Aceh hingga Pemerintah Pusat,” kata Achmad Marzuki.
Sebagaimana diketahui, Musrenbang agenda rutin yang digelar oleh Pemerintah di semua tingkatan. Musrenbang merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Musrenbang tahun 2024 diikuti seluruh bupati/wali kota serta Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur mengingatkan setidaknya ada 10 isu strategis yang harus ditangani di tahun 2024 dan harus dijadikan sebagai tugas bersama agar lebih mudah dalam upaya penyelesaian.
10 isu tersebut adalah Peningkatan Kualitas Demokrasi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Pusat pertumbuhan Ekonomi yang Masih Terhambat.
Selanjutnya, Mitigasi dan Penanganan Bencana, Optimalisasi Kemandirian Pangan, Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam, Nilai tambah Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata masih minim, Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah, Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim serta Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis.
Di Aceh, tahun 2024 mendatang menjadi sangat spesial dan padat, karena selain dengan pelaksanaan Pemilu Serentak, Aceh bersama Sumut juga ditunjuk sebagai tuan rumah bersama gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI.
“Merujuk pada kondisi tersebut serta mengacu pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, serta tema Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Nasional Tahun 2024, maka Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 mengangkat tema Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak dan PON 2024,” katanya.
Pemj Gubernur menambahkan, untuk mendukung tema pembangunan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2024 difokuskan pada penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM, Percepatan penurunan angka stunting.
Selanjutnya, peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan daerah, Percepatan pengembangan kawasan strategis, Penguatan penerapan syariat Islam dan nilai adat istiadat Aceh, Penguatan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berwawasan Lingkungan, serta Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Pekan Olahraga Nasional 2024.
Untuk mendukung kebijakan Pembangunan Aceh, maka di tahun 2024 ini telah ditentukan Lima Prioritas Pembangunan Aceh, yaitu Memperkuat ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif, Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh serta Menyukseskan Pemilu Serentak dan PON XXI. (IA)
